Polemik yang sempat mencuat terkait penyelenggaraan Hari Ulang Tahun ke-61 Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya isu mengenai surat rekomendasi gubernur dan dugaan keterlibatan event organizer (EO) dalam penggalangan dana, akhirnya mendapat penjelasan resmi dari Ketua Panitia Pelaksana, Dr. Faidul Keteng.

Faidul, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulteng, dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada surat rekomendasi dari Gubernur Anwar Hafid untuk kepentingan penggalangan dana acara tersebut.

“Pak Gub mengeluarkan SK panitia, dan di kepanitiaan lah yang mencari dana, dibantu beberapa sukarelawan, bukan EO. Dan mereka ini tidak dibayar,” tegas Faidul, menanggapi spekulasi yang beredar di masyarakat.

Ia juga menambahkan bahwa tidak ada surat ‘sakti’ seperti yang dituduhkan kepada EO tertentu.

“Karena memang tidak ada EO yang dilibatkan, tapi hanya sekelompok anak muda yang ikut berpartisipasi membantu dengan sukarela, tanpa bayaran. Bahwa Pak Gub membuat SK Panitia HUT Provinsi ke-61 tahun,” sambungnya.

Pernyataan senada disampaikan langsung oleh Gubernur Anwar Hafid. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pencarian dana kegiatan HUT Sulteng.

“Seingat saya, tidak pernah keluarkan surat rekom apa pun untuk cari dana,” kata Gubernur Anwar Hafid, menjawab pertanyaan seputar polemik tersebut.

Mantan Bupati Morowali dua periode ini juga menanggapi dinamika kritik yang muncul dengan sikap terbuka. Ia menyebut bahwa kritik merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat, asalkan dilandasi fakta, bukan spekulasi.

“Kritikan itu semacam pil obat untuk menambah stamina. Makanya sejak menjabat mulai dari Kepala Desa, Camat, Asisten Pemerintahan, Bupati Morowali, anggota DPR RI hingga Gubernur, saya sudah terbiasa dikritik. Tapi ya jangan mereka-reka,” tutur Anwar Hafid.

Acara Semarak Sulteng Nambaso yang berlangsung dari 19 April hingga 12 Mei 2025 memang melibatkan banyak pihak, namun justru menjadi ruang partisipasi masyarakat, terutama generasi muda. Kehadiran relawan yang bekerja secara sukarela dan tidak dibayar disebut sebagai kekuatan utama yang membuat acara ini meriah tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan.

Klarifikasi ini diharapkan mampu meredam kesimpangsiuran informasi dan membuka ruang dialog yang lebih sehat antar elemen masyarakat, khususnya dalam hal pengelolaan acara publik dan keterbukaan informasi.***