Kelompok BUMTREN KOPONTREN Al-Hikmah menemui Gubernur Sulawesi Tengah untuk mengajukan proposal bantuan sarana dan prasarana Kampung Nelayan Merah Putih serta pengembangan budidaya ikan kerapu cantang sistem karamba di pesisir Teluk Tomini bagian utara, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, sebagai upaya mendorong ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan.
Kelompok BUMTREN KOPONTREN Al-Hikmah yang berada di bawah naungan Yayasan Al-Hikmah secara resmi mengajukan permohonan bantuan sarana dan prasarana kepada pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Permohonan tersebut difokuskan pada pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan pengembangan budidaya ikan kerapu cantang dengan sistem karamba di wilayah pesisir utara Teluk Tomini, tepatnya di Desa Bumi Sama Bahari, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong.
Ketua Kompontren Al-Hikmah sekaligus Pimpinan Yayasan, Ahmad Wargono, menjelaskan bahwa pengajuan proposal ini merupakan langkah konkret untuk mengembangkan usaha perikanan yang modern dan terpadu. Program tersebut diharapkan dapat menjadi komoditas unggulan penghasil devisa sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir di kawasan KUB IKPS Al-Hikmah Sama Bahari.
“Tujuan utama dari permohonan ini adalah untuk mendorong pengembangan perikanan modern yang terintegrasi, sekaligus sebagai wujud partisipasi kami dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan, khususnya di wilayah pesisir Teluk Tomini bagian utara,” kata Ahmad Wargono didampingi Kades Bumi Sama Bahari, Moh. Malik usai bertemu Gubernur Anwar Hafid, Senin, 26 Januari, di masjid Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
Ia menjelaskan, kawasan Desa Bumi Sama Bahari memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar, namun belum dikelola secara optimal dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Melalui konsep Kampung Nelayan Merah Putih yang dibarengi dengan pengembangan budidaya ikan kerapu cantang sistem karamba, potensi tersebut diharapkan mampu diolah secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat.
Ahmad Wargono menyampaikan bahwa tuntutan paling konkret yang dibawa dalam pertemuan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, adalah realisasi permohonan bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung ketahanan pangan. Dukungan tersebut tidak hanya menyasar sektor kelautan dan perikanan, tetapi juga pertanian dan peternakan sebagai satu kesatuan sistem ekonomi desa.
