Sulawesi Tengah dikenal sebagai surga tambang, dengan cadangan nikel terbesar dan kekayaan mineral lainnya yang membuat mata dunia tertuju. Namun ironisnya, kekayaan itu belum sepenuhnya tercermin dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinan masih bertahan di angka lebih dari 11 persen.
Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, menyebut keadaan ini sebagai paradoks yang menyakitkan. Dalam pertemuan dengan sejumlah perusahaan tambang besar di ruang Polibu, Kamis (24/4), ia menantang industri untuk berhenti sekadar mengambil sumber daya dan mulai aktif berkontribusi membangun kesejahteraan.
“Saya harap teman-teman bisa mengambil peran dalam program-program BERANI lewat CSR dan Community Development perusahaan,” kata Anwar, yang secara khusus menyoroti perusahaan dari Morowali dan Morowali Utara.
Ia menyebut beasiswa pendidikan tinggi hingga ke Tiongkok sebagai salah satu contoh nyata kontribusi yang bisa diberikan perusahaan. Negara itu kini menjadi pusat pengembangan teknologi global, peluang ini, menurutnya, bisa diakses oleh anak-anak cerdas asal Sulteng, jika dibantu oleh dunia industri.
Anwar juga menantang perusahaan untuk membangun rumah sakit bertaraf internasional di Sulteng. Tujuannya jelas: agar warga tidak harus ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri untuk berobat.
Dua sektor yang disebutnya, pendidikan dan kesehatan bukan sekadar program sosial, tapi bentuk tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat di tempat mereka beroperasi.
“Walau habis nikel kami, tapi bapak sudah mewariskan SDM kepada kami,” ucapnya menekankan bahwa pembangunan manusia adalah investasi paling berharga.
Di sisi lain, Anwar mengingatkan bahwa kontribusi perusahaan tidak hanya harus hadir dalam bentuk sosial, tetapi juga fiskal. Ia menyoroti rendahnya pemasukan dari pajak bahan bakar minyak di Sulteng, yang hanya berkisar Rp300 miliar per tahun. Angka ini jauh tertinggal dibanding Kalimantan Timur yang mampu mengumpulkan hingga Rp7 triliun dari sektor serupa.
Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah ketidakjelasan soal jumlah kendaraan dan alat berat perusahaan tambang serta sumber pengambilan BBM mereka. Ia meminta transparansi penuh agar potensi penerimaan pajak daerah bisa dioptimalkan.
