Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, memimpin rapat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (12/3/2025).

Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Novalina, Kepala Bappeda Sulteng Dr. Insinyur Christina Sandra Terondo, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulteng, Rony Hartawan.

Dalam diskusi tersebut, Gubernur Anwar Hafid menggarisbawahi perlunya pengendalian harga bahan pokok dan upaya konkret dalam pengentasan kemiskinan. Perbedaan harga pangan di berbagai wilayah, seperti antara Kota Palu dan daerah kepulauan seperti Banggai Laut dan Tojo Una-Una, masih menjadi tantangan.

“Lonjakan harga bahan pokok yang tidak merata perlu diatasi agar semua masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan dasar dengan harga yang wajar,” ujar Anwar Hafid.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah skema subsidi distribusi guna menekan perbedaan harga antarwilayah. Pemerintah juga mendorong setiap desa memiliki gudang penyimpanan atau cold storage untuk menjaga ketersediaan pangan sepanjang tahun.

Dalam aspek pengentasan kemiskinan, Anwar Hafid mengusulkan pendekatan yang lebih efektif daripada sekadar bantuan sosial. Sistem pendampingan intensif akan diterapkan, di mana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertanggung jawab untuk membantu warga miskin hingga mereka mampu mandiri secara ekonomi.

“Kita harus membangun program yang benar-benar membawa perubahan, bukan sekadar bantuan jangka pendek. Akses ekonomi, dukungan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja menjadi prioritas utama,” katanya.

Program revitalisasi rumah tidak layak huni juga masuk dalam agenda utama. Konsep “Aladdin” (Atap, Lantai, Dinding), yang pernah diterapkan saat Anwar Hafid menjabat sebagai Bupati Morowali, kembali diusung untuk memastikan masyarakat kurang mampu mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak.

Di sektor ketahanan pangan, Kepala Perwakilan BI Sulteng, Rony Hartawan, mengingatkan bahwa konsumsi masyarakat berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Penguatan produksi lokal dan pengurangan ketergantungan pada impor menjadi langkah penting dalam menjaga daya beli masyarakat.

“Dengan pengelolaan produksi dan distribusi pangan yang lebih baik, kesejahteraan petani serta pelaku usaha lokal bisa meningkat, sekaligus menekan angka inflasi,” kata Rony.

Kepala Bappeda Sulteng menambahkan bahwa program “Berani Sejahtera” dalam RPJMD selaras dengan kebijakan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo. Fokus utama dalam periode 2025-2029 mencakup transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

“Program ini akan memastikan masyarakat Sulteng mendapatkan akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar, harga bahan pokok yang lebih stabil, serta penguatan sektor UMKM dan wirausaha lokal,” jelasnya.

Melalui langkah-langkah ini, pemerintah daerah optimis pembangunan di Sulawesi Tengah akan lebih merata dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat.