“Kami memang menerima beberapa laporan terkait dugaan pelanggaran. Namun, dari empat laporan yang ditindaklanjuti, semuanya tidak terbukti,” jelas Abdul Salim.
Selain itu, Bawaslu juga telah memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada aparat Desa Tondo yang diduga tidak netral dalam proses pemilihan. Namun, Abdul Salim menegaskan bahwa tidak ditemukan bukti adanya praktik politik uang seperti yang didalilkan oleh Pemohon.
Pihak Terkait Bantah Klaim Pemohon
Pasangan calon nomor urut 3, Vera Elena Laruni-Taufik M. Burhan, yang menjadi pihak terkait dalam sidang ini, juga membantah seluruh tuduhan Pemohon.
Kuasa hukum mereka, Arena Jaya Rahmat Parampasi, menyatakan, bahwa klaim yang diajukan Pemohon mengenai perolehan suara tidak memiliki dasar yang jelas dan hanya merupakan klaim sepihak.
“Pemohon keliru dan tanpa dasar dalam mengaitkan dugaan pelanggaran dengan hasil suara. Klaim sepihak bahwa mereka adalah peraih suara terbanyak tidak disertai bukti yang jelas terkait penghitungan suara,” tegas Arena di hadapan majelis hakim.
Menurutnya, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci bagaimana dugaan pelanggaran tersebut berdampak pada hasil akhir Pilkada. Ia juga menambahkan bahwa perhitungan suara yang sah sudah sesuai prosedur yang berlaku.
Tiga Dugaan yang Diajukan Pemohon
Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya tiga bentuk pelanggaran yang terjadi selama Pilkada Donggala.
Pertama, adanya keberpihakan aparat desa dalam mendukung pasangan nomor urut 3.
Kedua, dugaan praktik balas jasa berupa pemberian sembako kepada masyarakat sebelum penetapan peserta Pilbup.
Ketiga, dugaan politik uang yang dilakukan di empat kecamatan dan enam desa di Kabupaten Donggala.
Pemohon juga mengklaim bahwa selisih suara yang terjadi antara pasangan calon nomor urut 3 dan nomor urut 5 disebabkan oleh praktik-praktik tersebut yang dianggap merugikan mereka.
Namun, dalam persidangan, Termohon dan Pihak Terkait menolak seluruh dalil tersebut dengan alasan tidak adanya bukti yang cukup kuat.***
