Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si menyatakan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi prioritas utama dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Donggala.
Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Kerja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Donggala di Kantor Bupati Donggala, Jumat (27/2).
Anwar Hafid menilai masih banyaknya masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni menjadi salah satu faktor penghambat pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tengah. Ia menegaskan bahwa langkah awal yang harus dilakukan pemerintah adalah memastikan masyarakat miskin memiliki tempat tinggal yang layak.
“Kalau mau selesaikan kemiskinan, pertama perbaiki dulu rumahnya,” tegas Anwar Hafid di hadapan jajaran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Donggala.
Menurutnya, kualitas hunian sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Rumah yang tidak layak huni berdampak pada kesehatan, kenyamanan, serta produktivitas keluarga. Karena itu, intervensi program bedah rumah dinilai menjadi solusi konkret yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh warga miskin.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terdapat 4.846 kepala keluarga (KK) kategori miskin ekstrem di Donggala yang harus segera dientaskan. Data tersebut menjadi acuan awal dalam menyusun langkah strategis penanggulangan kemiskinan di daerah.
Gubernur meminta agar dilakukan proses verifikasi dan validasi (verval) secara menyeluruh untuk memastikan data penerima manfaat tepat sasaran. Melalui proses tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi kepala keluarga yang tinggal di RTLH dan memprioritaskan mereka dalam program perbaikan rumah.
“Ini yang harus kita kerjakan pertama untuk menyelesaikan kemiskinan,” lanjutnya.
Anwar Hafid juga menetapkan Donggala sebagai pilot project bagi kabupaten lain di Sulawesi Tengah dalam transformasi RTLH menjadi rumah layak huni. Ia berharap langkah yang dilakukan di Donggala dapat menjadi model percontohan dalam percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah lain.
Selain fokus pada penanganan RTLH, Gubernur turut mendorong Pemerintah Kabupaten Donggala agar konsisten menggunakan DTSEN dalam perencanaan pembangunan berbasis data. Ia menilai penggunaan data yang akurat akan membuat program pembangunan berjalan lebih efektif dan efisien, serta menghindari tumpang tindih kebijakan.
