Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si menyatakan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi prioritas utama dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Donggala.

Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Kerja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Donggala di Kantor Bupati Donggala, Jumat (27/2).

Anwar Hafid menilai masih banyaknya masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni menjadi salah satu faktor penghambat pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tengah. Ia menegaskan bahwa langkah awal yang harus dilakukan pemerintah adalah memastikan masyarakat miskin memiliki tempat tinggal yang layak.

“Kalau mau selesaikan kemiskinan, pertama perbaiki dulu rumahnya,” tegas Anwar Hafid di hadapan jajaran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Donggala.

Menurutnya, kualitas hunian sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Rumah yang tidak layak huni berdampak pada kesehatan, kenyamanan, serta produktivitas keluarga. Karena itu, intervensi program bedah rumah dinilai menjadi solusi konkret yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh warga miskin.

Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terdapat 4.846 kepala keluarga (KK) kategori miskin ekstrem di Donggala yang harus segera dientaskan. Data tersebut menjadi acuan awal dalam menyusun langkah strategis penanggulangan kemiskinan di daerah.

Gubernur meminta agar dilakukan proses verifikasi dan validasi (verval) secara menyeluruh untuk memastikan data penerima manfaat tepat sasaran. Melalui proses tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi kepala keluarga yang tinggal di RTLH dan memprioritaskan mereka dalam program perbaikan rumah.

“Ini yang harus kita kerjakan pertama untuk menyelesaikan kemiskinan,” lanjutnya.

Anwar Hafid juga menetapkan Donggala sebagai pilot project bagi kabupaten lain di Sulawesi Tengah dalam transformasi RTLH menjadi rumah layak huni. Ia berharap langkah yang dilakukan di Donggala dapat menjadi model percontohan dalam percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah lain.

Selain fokus pada penanganan RTLH, Gubernur turut mendorong Pemerintah Kabupaten Donggala agar konsisten menggunakan DTSEN dalam perencanaan pembangunan berbasis data. Ia menilai penggunaan data yang akurat akan membuat program pembangunan berjalan lebih efektif dan efisien, serta menghindari tumpang tindih kebijakan.

Rapat kerja daerah tersebut menjadi bagian dari upaya konsolidasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Gubernur hadir bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyelaraskan program pembangunan dengan kebutuhan daerah.

“Kami datang dengan perangkat daerah supaya kami punya pemahaman mau dibawa ke mana Donggala ini sesuai maunya Ibu Bupati,” ujar Anwar Hafid.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen menjadi supporting system bagi pemerintah kabupaten. Melalui sinergi tersebut, program 9 BERANI yang diusung pemerintah provinsi diharapkan dapat selaras dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Donggala.

Bupati Donggala, Vera Laruni, menyambut baik komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung percepatan pembangunan di daerahnya. Ia menyatakan kesiapan pemerintah kabupaten untuk bersinergi, terutama dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan perbaikan kualitas hunian masyarakat.

Sebagai bentuk dukungan konkret, pada kesempatan itu Gubernur Anwar Hafid menyerahkan bantuan pangan berupa 25 ton beras secara simbolis kepada Bupati Vera Laruni. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada warga yang membutuhkan, khususnya keluarga miskin ekstrem yang telah terdata.

Bantuan pangan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjadi bagian dari intervensi jangka pendek, sembari program perbaikan rumah dan pemberdayaan ekonomi dijalankan secara bertahap.

Rapat kerja daerah tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, Wakil Bupati Donggala Taufik M. Burhan, jajaran perangkat daerah kabupaten, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Donggala.

Melalui forum ini, pemerintah provinsi dan kabupaten bersepakat untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Penanganan kemiskinan tidak hanya difokuskan pada bantuan sosial, tetapi juga pada perbaikan infrastruktur dasar, akses layanan kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Gubernur menekankan bahwa keberhasilan program pengentasan kemiskinan memerlukan kerja bersama dan komitmen seluruh pihak. Dengan pendekatan berbasis data dan intervensi yang terarah, ia optimistis angka kemiskinan ekstrem di Donggala dapat ditekan secara bertahap.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan langkah awal berupa perbaikan RTLH dapat segera direalisasikan setelah proses verifikasi dan validasi data selesai dilakukan. Dengan demikian, transformasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni dapat menjadi fondasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin di Donggala dan wilayah lainnya di Sulawesi Tengah. ***