Ketua DPRD Donggala, Moh. Taufik, berencana meninjau langsung lokasi tambang milik CV Rahma Cipta Katulistiwa di Desa Bou, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas keluhan masyarakat yang melaporkan kerusakan lahan perkebunan akibat aktivitas tambang.

Menurut Taufik, meskipun kewenangan pengelolaan tambang ada di tangan pemerintah provinsi melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), DPRD Donggala tetap akan mengawal aspirasi warga untuk mencari solusi terbaik.

“Ini masalah besar bagi masyarakat Kecamatan Sojol, khususnya Desa Bou, karena aktivitas tambang telah merusak lahan perkebunan mereka. Kami akan memastikan masalah ini mendapatkan perhatian serius,” ujar Taufik, Senin (23/12/2024).

  • Protes Masyarakat Sojol

Sebelumnya, ratusan petani Desa Bou yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sojol menggelar aksi protes pada Senin (16/12/2024) di depan kantor desa. Mereka mendesak pemerintah untuk menutup tambang galian C yang dianggap merusak lahan dan mengganggu mata pencaharian petani.

Para demonstran membawa poster-poster bertuliskan, “Tutup Galian C,” “Tambang Merusak Lahan Warga,” dan “Dengarkan Jeritan Kami.”

Koordinator aksi, Burhan Bidu, menegaskan bahwa masyarakat menolak keberadaan tambang yang telah beroperasi maupun rencana pembukaan tambang baru. Menurutnya, aktivitas tersebut telah menyebabkan ribuan pohon kelapa tumbang ke sungai, sehingga berdampak buruk pada sektor pertanian warga.

“Kami mendesak tambang yang ada segera ditutup dan menolak rencana tambang baru. Kerusakan yang terjadi sangat parah, dan kami juga meminta perusahaan memberikan ganti rugi atas dampak yang mereka timbulkan,” tegas Burhan pada Selasa (17/12/2024).

  • Desakan Dialog dan Penghentian Sementara

Selain penutupan tambang, masyarakat juga meminta pemerintah untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pertambangan hingga ada dialog resmi antara perusahaan, pemerintah, dan warga.

“Kami ingin ada dialog yang jelas. Pemerintah harus memediasi agar solusi bisa ditemukan bersama tanpa mengorbankan masyarakat,” tambah Burhan.

Respons cepat dari DPRD Donggala diharapkan dapat membawa titik terang bagi persoalan ini. Warga berharap peninjauan langsung oleh Ketua DPRD akan memperkuat upaya advokasi dan memberikan tekanan kepada pihak-pihak terkait untuk segera menyelesaikan masalah tersebut.