Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andi Noorsaman Someng menuturkan, ketentuan ini menjadikan masyarakat sebagai konsumen sekaligus produsen listrik. “Tadinya produsen hanya PLN, tapi sekarang masyarakat bisa sebagai produsen,” kata Andy.
Hanya saja, tarif listrik ekspor ke PLN dari PLTS rooftop dibatasi. Dalam pasal 6 Permen ESDM No. 49/2018 disebutkan bahwa pelanggan PLTS atap yang diekspor ke jaringan PLN dihitung berdasarkan kWh ekspor yang tercatat pada meter kWh ekspor-impor dikalikan 65%. Perhitungan energi listrik pelanggan PLTS atap dilakukan setiap bulan berdasarkan selisih nilai kWh impor dan nilai kWh ekspor.
Masyarakat ataupun industri tidak bisa mendapatkan harga listrik setara tarif PLN menjual listrik ke masyarakat. Misalnya saat ini PLN menjual listrik ke masyarakat Rp 1.352 per kWh. Artinya tarif listrik yang diekspor ke jaringan PLN oleh PLTS rooftop hanya dibayar 65% dari Rp 1.352 per Kwh.
Mengapa harga listriknya separuh dari harga jual listrik PLN ke masyarakat? Menurut Menteri ESDM Ignasius Jonan, keadilan harga jual listrik harus berdasarkan dua komponen pembentuk dalam penentuan harga jual listrik, yaitu pembangkit dan distribusi.
Atas pertimbangan tersebut, Jonan menilai, perhitungan aturan jual beli energi listrik oleh pelanggan PLTS atap ke PLN sebesar 65% sudah cukup adil bagi keduanya.
“Saya bilang ini fair karena kalau kita memakai pembangkit listrik tenaga surya di rumah. Istilahnya gini, jual listrik dari konsumen ke PLN pakai kabelnya siapa? Kan pakai jaringan transmisi dan distribusinya PLN, gardu induknya juga PLN. Konsumen hanya pembangkit saja,” kata Jonan dalam acara Alumni ITS beberapa waktu lalu.
Jonan melihat, biaya investasi PLTS akan semakin murah. Maka itu, ia optimistis PLTS rooftop bakal menjadi bisnis yang menjanjikan ke depannya. “PLTS rooftop ini saya yakin akan tumbuh besar karena harganya makin lama makin murah,” ujar Jonan.
Sumber: Kontan.co.id