Eks Politisi Demokrat Kritik Gerindra Soal Objektivitas Persoalan Seaglider

Bagikan Artikel Ini

JAKARTA — Ditemukannya seaglider atau drone bawah laut di Perairan Pulau Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga kini belum menemukan titik temu siapa pemiliknya.

Meski Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah sudah mengklaim sudah mengetahuinya, namun sejatinya hal ini dirasa perlu mendapat perhatian Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengingat seaglider yang diduga milik pihak asing ini sudah memata-matai dan menembus pertahanan Indonesia.

Baca Juga: Gubernur Sulsel Sebut Seaglider sebagai Mata-Mata

Menanggapi belum adanya sikap dari Menhan Prabowo, eks politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyindir anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon yang dinilai adem-ayem melihat situasi tersebut.

“Saya belum dengar kritik @fadlizon terhadap @Kemhan_RI @prabowo atas ditemukannya benda mirip drone laut di Selayar Sulsel,” tulis Ferdinand melalui Twitter, dilansir GenPi.co, Rabu (6/1).

Baca Juga: DPR Desak Pemerintah Tindaklanjuti Drone Bawah Laut

Mantan Juru Bicara (Jubir) Direktorat Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ini juga menyarankan Fadli Zon yang terbiasa aktif mengkritisi pemerintah ini agar mempertanyakan kinerja Prabowo yang kini berada di dalam lingkaran pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

“Apakah bang Fadli tidak ingin menambahkan itu dalam daftar kinerja buruk pemerintah? Objektivitas kritik dan keberanian akan menunjukkan siapa FZ,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, keberadaan drone yang kini sudah diamankan pihak terkait di Pangkalan TNI Angkatan Laut di Makassar ini harus diungkap. Hal itu ditegaskan oleh anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta.

“Pemerintah harus serius mengungkap asal usul drone tersebut,” ujar Sukamta seperti dilansir Tempo, Sabtu (2/1).

Ditambahkannya, pemerintah harus bersikap tegas jika drone tersebut diakui oleh negara lain. Setidaknya jajaran kabinet Jokowi-Ma’ruf melayangkan protes keras lantaran adanya penyusup yang sudah melanggar batas wilayah perairan Indonesia.

Menurut Sukamta, dugaan pelanggaran teritori perairan Indonesia ini menjadi tugas dan tanggungjawab Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di bawah kepemimpinan Menhan Prabowo Subianto.

Baca Juga: Profil Chaca Sherly, Mantan Personil Trio Macan yang Meninggal Kecelakaan

“Ini pekerjaan rumah (PR) Pak Prabowo untuk mendorong percepatan pengembangan teknologi penginderaan jarak jauh. Indonesia bisa melakukan kerja sama dengan beberapa negara lain untuk alih teknologi, tentunya dengan mendorong riset nasional untuk pengembangan teknologi yang mendukung sistem pertahanan yang handal. Lebih dari itu, pemerintah perlu segera perbaiki sistem keamanan teritori agar kejadian drone yang menyelundup ini tidak terulang lagi,” tukasnya, seperti dikutip Pikiran-Rakyat, Sabtu (2/1).

loading...

Bagikan Artikel Ini

Komentar

Masih Hangat