Penguatan fungsi pengawasan, penataan kelembagaan, hingga keterlibatan masyarakat dalam pembentukan regulasi menjadi sejumlah hal yang dipelajari Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) saat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan DPRD Provinsi Bali.
Kunjungan yang berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (5/11/2026), tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu, bersama sejumlah anggota Komisi I, di antaranya Dr. I Nyoman Slamet, serta unsur pendukung Sekretariat DPRD dan tenaga ahli.
Sri Indraningsih Lalusu mengatakan, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi Komisi I DPRD Sulteng untuk mempelajari secara langsung praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah berjalan di Bali.
Menurutnya, pengalaman DPRD Bali, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan membangun hubungan kerja dengan perangkat daerah, dapat menjadi referensi bagi penguatan kelembagaan DPRD Sulteng.
“Kami ingin memperoleh informasi dan pengalaman secara langsung mengenai bagaimana DPRD Bali menjalankan fungsi pengawasan, membangun koordinasi dengan perangkat daerah, serta memastikan program-program pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Sri Indraningsih Lalusu di Palu, Selasa (10/11/2026).
Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut menyangkut pola koordinasi antara komisi DPRD dengan perangkat daerah yang menjadi mitra kerja.
DPRD Bali menjelaskan, komunikasi dengan perangkat daerah dilakukan secara rutin untuk membahas program yang sedang berjalan, rencana kegiatan tahun berikutnya, kebutuhan anggaran, hingga berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian legislatif.
Selain melalui pembahasan di ruang rapat, pengawasan juga dilakukan dengan turun langsung ke lapangan bersama perangkat daerah terkait.
Anggota DPRD Sulteng, I Nyoman Slamet, menilai pola tersebut dapat membantu DPRD mendapatkan gambaran lebih utuh mengenai pelaksanaan program pemerintah daerah.
“Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembahasan di ruang rapat. DPRD juga perlu memperoleh informasi langsung di lapangan, sehingga dapat mengetahui kesesuaian antara perencanaan, kebijakan, dan pelaksanaan program pemerintah daerah,” kata I Nyoman Slamet.
Ia menambahkan, keterlibatan perangkat daerah dalam kegiatan pengawasan memungkinkan DPRD mengidentifikasi persoalan yang terjadi sekaligus mengetahui kendala pelaksanaan program.
