Pembahasan juga mencakup mekanisme kerja Panitia Khusus (Pansus), terutama dalam menangani persoalan tata ruang, aset daerah, dan perizinan.
DPRD Bali menjelaskan, setelah Pansus menyelesaikan tugas dan dibubarkan melalui mekanisme kelembagaan, tindak lanjut hasil pembahasan maupun pengawasan dapat diserahkan kepada komisi terkait. Dengan mekanisme tersebut, pengawasan terhadap persoalan yang telah dibahas tetap dapat berlanjut sesuai kewenangan masing-masing komisi.
Komisi I DPRD Sulteng turut mempelajari pola dukungan legislatif terhadap program prioritas perangkat daerah, terutama kegiatan yang dinilai dibutuhkan tetapi belum memperoleh alokasi anggaran memadai.
Dalam praktiknya, kebutuhan program terlebih dahulu dibicarakan bersama perangkat daerah mitra kerja untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan anggaran sesuai ketentuan.
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah penataan organisasi perangkat daerah. Perubahan struktur kelembagaan pemerintahan perlu memperhitungkan kebutuhan organisasi, beban kerja, pembagian urusan pemerintahan, serta efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Persoalan regulasi juga masuk dalam agenda pembahasan. Komisi I DPRD Sulteng memperoleh informasi mengenai perlunya peraturan pelaksanaan terhadap peraturan daerah agar ketentuan yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara optimal, termasuk melalui penyusunan Peraturan Gubernur.
JDIH dan Kaukus Parlemen Perempuan
Selain tata kelola kelembagaan, rombongan Komisi I DPRD Sulteng mempelajari pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Provinsi Bali.
Bali pernah meraih peringkat pertama nasional dalam pengelolaan website JDIH pada 2022, peringkat kedua pada 2023, dan kembali meraih posisi terbaik pada 2024.
Salah satu praktik yang menarik perhatian adalah pemanfaatan website JDIH sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah.
Melalui fasilitas tersebut, masyarakat dapat mengakses rancangan peraturan daerah maupun rancangan peraturan gubernur yang dipublikasikan. Warga juga memiliki kesempatan memberikan kritik, saran, dan masukan terhadap substansi rancangan regulasi.
Model tersebut menjadi salah satu referensi bagi Sulteng untuk meningkatkan pengelolaan JDIH sekaligus membuka ruang keterlibatan publik dalam proses pembentukan peraturan daerah.
Dalam dialog antarlembaga legislatif itu, turut mengemuka gagasan pembentukan Kaukus Parlemen Perempuan di lingkungan DPRD Provinsi Sulteng.
Kaukus tersebut dirancang sebagai wadah komunikasi dan kerja sama anggota DPRD perempuan lintas fraksi maupun lintas komisi dalam memperjuangkan kepentingan perempuan melalui kebijakan daerah.
