Pembentukan wadah tersebut juga dipandang sebagai upaya memperkuat peran perempuan dalam lembaga legislatif, tidak hanya dari sisi keterwakilan jumlah anggota, tetapi juga kontribusi dalam proses pengambilan keputusan.
Gagasan itu direkomendasikan untuk ditindaklanjuti melalui komunikasi dan kesepakatan bersama anggota DPRD perempuan, termasuk penyusunan pedoman organisasi serta agenda kegiatan.
Hasil kunjungan ke DPRD Bali selanjutnya menjadi bahan pembelajaran bagi Komisi I DPRD Sulteng, terutama terkait pengembangan koordinasi berkala dengan perangkat daerah, pengawasan langsung di lapangan, tindak lanjut hasil kerja Pansus, pengelolaan aset daerah, serta peningkatan kualitas JDIH dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan regulasi. ***
