Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menunda Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penanganan polusi debu dan konflik sosial di Desa Matarape, Kabupaten Morowali, Rabu (7/10/2026). Penundaan dilakukan karena masih terdapat persoalan perizinan penggunaan jalan yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut.
Rapat yang berlangsung di Ruang Baruga DPRD Sulteng, Gedung B Lantai III, Jalan Sam Ratulangi, Palu, dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Dandi Adhy, didampingi Sekretaris Komisi III, Muhammad Safri.
Sejumlah anggota Komisi III turut hadir, yakni Fery, Takwin, dan Marthen Tibe. Rapat juga dihadiri perwakilan Dinas Bina Marga serta Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah.
Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng, Muhammad Safri, menjelaskan penundaan dilakukan agar seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan di Desa Matarape dapat dihadirkan dalam pembahasan berikutnya.
Menurutnya, pemerintah Kabupaten Morowali dan pihak perusahaan perlu hadir untuk memberikan penjelasan sehingga DPRD memperoleh gambaran utuh mengenai persoalan yang terjadi.
“Jadi ini kan kita tunda rapatnya dulu untuk kemudian menghadirkan semua pihak. Kita berharap pemerintah Kabupaten Morowali hadir, pihak perusahaan juga hadir,” kata Safri.
Ia mengatakan, keterlibatan seluruh pihak diperlukan untuk memperjelas persoalan administrasi sekaligus mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap aktivitas yang berkaitan dengan polusi debu dan konflik sosial di wilayah tersebut.
Sementara mengenai aspek penegakan hukum, Safri menyebut prosesnya harus berjalan sesuai kewenangan aparat penegak hukum.
“Kalau soal penegakan hukum kan harusnya berproses. Baik di Polda Sulawesi Tenggara maupun di Polda Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Dalam pembahasan RDP, persoalan izin lintas penggunaan jalan menjadi salah satu hal yang menarik perhatian Komisi III. Penjelasan dari Dinas Bina Marga mengungkap adanya pihak yang disebut belum memiliki izin lintas.
“Yang menarik tadi itu terkait penjelasan dari Bina Marga soal izin lintas. Ternyata mereka tidak punya itu,” ungkap Safri.
Persoalan tersebut dinilai perlu ditelusuri lebih jauh karena berkaitan dengan keberadaan jetty serta kelengkapan dokumen perizinannya.
Safri juga mengungkap adanya dokumen cargo manifest yang mencantumkan jetty di wilayah Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian lokasi fasilitas dengan dokumen perizinan yang dimiliki.
