Ia mengingatkan adanya kemungkinan lokasi jetty berada di wilayah Sulawesi Tengah, sementara dokumen perizinannya tercatat di Sulawesi Tenggara. Namun, persoalan tersebut masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut sebelum dapat dipastikan.
“Jangan sampai, ini jangan sampai, tapi kita harus investigasi lebih jauh. Jangan sampai jetty-nya berada di Sulawesi Tengah, tapi izin-izinnya itu ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini perlu kita clearkan,” jelasnya.
Komisi III DPRD Sulteng selanjutnya akan kembali mengundang pihak perusahaan atau perwakilannya yang belum menghadiri RDP tersebut.
Safri mengatakan, rapat lanjutan diupayakan berlangsung pekan depan dengan menghadirkan pemerintah Kabupaten Morowali, pihak perusahaan, serta instansi terkait agar persoalan perizinan dan aktivitas di Desa Matarape dapat diklarifikasi secara langsung. ***
