Anggota Komisi III DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Alfiani Eliata Sallata, meminta tenaga ahli geologi dan asosiasi pertambangan dilibatkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Kelola Pertambangan Batuan.
Menurutnya, keterlibatan tenaga profesional dari bidang pertambangan diperlukan agar regulasi yang disusun tidak hanya kuat dari sisi hukum, tetapi juga memiliki dasar kajian teknis yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Alfiani dalam Focus Group Discussion (FGD) penyempurnaan naskah akademik dan Ranperda Tata Kelola Pertambangan Batuan di Ruang Baruga Lantai III, Gedung B DPRD Sulteng, Jumat (9/10/2026).
Alfiani menilai, penyusunan regulasi sektor pertambangan membutuhkan perspektif lintas disiplin ilmu. Selain ahli hukum, tim penyusun perlu melibatkan tenaga yang memahami karakteristik geologi dan teknis kegiatan pertambangan.
Ia mencontohkan perlunya memasukkan tenaga ahli geologi maupun perwakilan asosiasi pertambangan ke dalam tim penyusun Ranperda.
“Misalnya harus ada tenaga geologi masuk di dalam tim penyusun atau asosiasi pertambangan masuk dalam tim penyusun,” ujarnya.
Menurut Alfiani, kajian teknis harus menjadi salah satu pijakan sebelum kebijakan dirumuskan menjadi ketentuan hukum. Ia mengibaratkan proses tersebut dengan penyusunan tata ruang yang membutuhkan keterlibatan berbagai tenaga ahli sesuai bidang keilmuannya.
Dengan pendekatan tersebut, materi regulasi diharapkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mempertimbangkan kondisi teknis dan kebutuhan pengelolaan pertambangan di daerah.
Dalam forum yang sama, Alfiani turut mengangkat persoalan pertambangan rakyat, khususnya aktivitas pertambangan emas. Ia mempertanyakan kemungkinan kebutuhan pengaturan pertambangan emas rakyat turut diakomodasi dalam Ranperda yang sedang dibahas.
Menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai ruang lingkup regulasi tersebut. Sebab, Ranperda yang tengah disusun secara khusus mengatur pertambangan batuan, sedangkan emas masuk dalam kategori komoditas mineral logam.
“Karena ini mengatur tentang batuan, bukan mineral logam,” katanya.
Alfiani berpandangan, perbedaan karakteristik antara pertambangan batuan dan mineral logam perlu menjadi perhatian dalam pembahasan Ranperda. Kejelasan batas pengaturan diperlukan agar materi yang disusun tetap sesuai dengan cakupan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
