Ia mengusulkan agar kebutuhan regulasi untuk pertambangan batuan maupun pertambangan mineral logam dikaji secara cermat. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk aktivitas pertambangan emas rakyat, dapat ditangani melalui instrumen hukum yang tepat.
Masukan tersebut menjadi bagian dari pembahasan FGD yang digelar Komisi III DPRD Sulteng untuk menyempurnakan naskah akademik dan Ranperda Tata Kelola Pertambangan Batuan. ***
BACA JUGA:
