Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperdalam kajian pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung H lantai 14, Jakarta, Kamis (8/10/2026), dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, H. Moh. Hidayat Pakamundi. Rombongan diterima langsung Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri, Imelda Sormin.
Dalam konsultasi tersebut, Komisi IV menggali masukan terkait substansi regulasi dan penerapannya di daerah. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Perda Ketahanan Keluarga dapat menjawab dinamika sosial serta kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah.
Komisi IV menilai, pelaksanaan regulasi tersebut perlu didukung pemahaman hukum yang menyeluruh agar kebijakan pembangunan keluarga tidak berhenti pada ketentuan normatif, tetapi dapat diterapkan secara efektif.
Ketahanan keluarga menjadi salah satu aspek yang berkaitan langsung dengan kualitas kehidupan masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam pembentukan karakter, penanaman nilai, serta pengembangan sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan pembangunan ketahanan keluarga membutuhkan arah pelaksanaan yang jelas dan koordinasi antarpemangku kepentingan. Regulasi daerah juga perlu disesuaikan dengan perkembangan persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.
Selain Ketua Komisi IV, rombongan DPRD Sulteng turut diikuti Zalzulmida Djanggola, Wiwik Jumatul Rofi’ah, Sri Atun, Rahmawati M. Noor, Nurmansyah Bantilan, Winiar Hidayat, Risnawati, Baharudin Sapi’i, dan Maryam Tamoreka.
Masukan dari Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri menjadi bagian dari pendalaman Komisi IV terhadap pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2019, sekaligus bahan dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD. ***
