Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Mohammad Arus Abdul Karim, menegaskan komitmen DPRD dalam mendukung implementasi program prioritas Presiden Republik Indonesia melalui sinergi kebijakan pusat dan daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Arus saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Bogor, Senin, 2 Februari 2026.
Arus menyampaikan, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan pembangunan nasional dapat berjalan efektif di daerah melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Menurutnya, dukungan politik pembangunan dari DPRD menjadi faktor penting agar program prioritas Presiden dapat diimplementasikan secara konsisten dan selaras dengan kebutuhan masyarakat daerah.
“Implementasi program prioritas Presiden di daerah membutuhkan dukungan politik pembangunan yang kuat dari DPRD. Kami berkomitmen memastikan kebijakan dan APBD daerah sejalan dengan agenda nasional, tanpa mengabaikan kebutuhan riil masyarakat Sulawesi Tengah,” ujar Arus.
Rapat koordinasi nasional tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk unsur legislatif, untuk memperkuat sinergi kebijakan. Forum ini bertujuan memastikan seluruh program prioritas Presiden dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan sebagai bagian dari agenda besar pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam rapat tersebut, Presiden Republik Indonesia memberikan arahan mengenai pentingnya keselarasan langkah seluruh elemen pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, dari tingkat pusat hingga daerah. Presiden menegaskan bahwa visi Indonesia Emas 2045 hanya dapat dicapai apabila terdapat konsistensi kebijakan, stabilitas politik, serta dukungan anggaran yang tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Presiden juga menyampaikan, pembangunan nasional membutuhkan koordinasi yang kuat antarlevel pemerintahan agar setiap program yang direncanakan mampu memberikan dampak nyata dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Presiden, peran pemerintah daerah dan DPRD sangat menentukan dalam menjaga kesinambungan program pembangunan, terutama dalam konteks pelaksanaan di lapangan.
Ketua DPRD Sulawesi Tengah menilai, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Ia menyebutkan bahwa sejumlah sektor strategis perlu terus diperkuat, di antaranya pengembangan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
