JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, menghimbau, agar PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) lebih terbuka mengenai ketenagakerjaan.
“Pemerintah menghimbau PT GNI untuk lebih terbuka agar pemerintah dapat memiliki data seluruh pekerja dan pelaksanaan pengamanan di dalam lingkungan perusahaan yang beroperasi di dalam wilayah RI,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, 16 Januari 2023 malam.
Hal itu disampaikan Mahfud terkait bentrok antar tenaga kerja PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, pada Sabtu, 14 Januari 2023 malam.
Dia menegaskan, perusahaan harus lebih profesional dalam menjamin terjadinya kerja-kerja yang kondusif agar tidak terjadi bentrok antar kelompok-kelompok pekerja.
“Pemerintah menyayangkan kejadian tersebut,” katanya.
Dia mengatakan, pemerintah berharap semua orang tenang dan kembali ke kehidupan normal seperti biasa. “Karena saat ini situasi di Morowali sudah kondusif,” ujarnya.
Setelah mempelajari latar belakang peristiwa tersebut, pemerintah menegaskan, bahwa sesuai konstitusi, setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak dan perlakuan yang adil.
Mahfud berharap, perusahaan menyikapi tuntutan buruh dengan bijak, di sisi lain buruh harus menengahi aspirasinya dan menuntut haknya secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan.
“Pemerintah akan menjamin hak-hak pekerja sesuai ketentuan konstitusi,” tegasnya.
Seperti diketahui, bentrok antar pekerja PT GNI pada Sabtu malam 14 Januari 2023 mengakibatkan sejumlah mess Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di GNI dibakar massa, serta dua orang karyawan PT GNI meninggal dunia, masing–masing satu dari TKA asal Cina dan satu lagi dari tenaga kerja lokal.
Dua korban meninggal dunia telah teridentifikasi yaitu inisial XE (30) warga negara China dan MS (19) warga Pare-pare, Sulawesi Selatan.
Sampai dengan saat ini, ada 71 orang yang diamankan, 33 orang telah dilakukan pemeriksaan dimana 17 diantaranya telah ditetapkan tersangka pengrusakan. Sementara 16 orang lainnya diminta wajib lapor.
Komentar