oleh

Komisi IV DPRD Sulteng Dengarkan Rintihan Hati Penghuni Huntara Hutan Kota

PALU – Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah melakukan kunjungan ke Hunian Sementara (Huntara) di Hutan Kota, Kelurahan Talise Palu Timur, pada Selasa (10/5/2022).

Tujuan kunjungan tersebut untuk mendengarkan rintihan dan melihat dari dekat kondisi warga korban bencana gempa likuifaksi dan tsunami 2018 silam.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi IV Dr. Ir. Alimuddin Paada, di ikuti Wakil Ketua Komisi Rahmawati M. Nur, beserta Anggota Komisi IV lainnya, diantaranya Ibrahim A Hafid, Hj. Winiar Hidayat Lamakarate, Erwin Burase, Moh. Hidayat Pakamundi dan Fairus Husen Maskati.

Kedatangan rombongan Komisi IV DPRD Sulteng menjadi ajang bagi penghuni Huntara untuk menyampaikan rintihan hati soal kondisi yang mereka alami selama ini.

”Terus terang bapak anggota dewan, di sini kami sangat menderita, ada yang bahkan sampai bunuh diri,” kata salah seorang setengah baya warga Eks Kampung Komodo Talise Palu.

Mendengar hal itu, Alimuddin politisi Gerindra ini menyampaikan bahwa  kedatangan mereka berkaitan dengan laporan dari RRI Pusat bahwa di huntara kota Palu masih tersisa ratusan warga yang belum mendapatkan Huntap dan masih menempati Huntara dengan fasilitas seadanya.

Bahkan permasalahan seperti kekurangan Air bersih, pasokan kebutuhan lainnya, termasuk sanitasi kesehatan sudah tidak memadai.

Salah seorang warga Sri Hartini sebagai perwakilan dari warga Huntara Hutan Kota menyampaikan bahwa warga Huntara sudah lelah mendengar janji pihak PUPR yang katanya sering diberi beras dan BLT per tiga bulan, namunya faktanya dilapangan menurutnya tidak ada.

Lebih lanjut dituturkan bahwa data dari Bank Dunia di Huntara ini hanya ada sekira 50 orang yang betul betul penyintas, sisanya tidak jelas.

Ia juga menyampaikan bahwa Huntara yang ia tempati saat ini dijanjikan hanya selama 2 tahun, namun sekarang sudah hampir 4 tahun tidak ada kejelasannya.

BACA JUGA  DPRD Sulteng Hadiri Peresmian Gedung Puskodal Songgolangi Korem 132 Tadulako

Bahkan, dari kunjungan tersebut, terungkap ada yang lebih miris, mengingat tak ada bilik dan menyatu satu keluarga bapak, ibu dan anak sehingga tidak ramah untuk perempuan karena tidak memiliki sekat.

”Bisa dibayangkan kondisi seperti dan berlangsung sudah bertahun tahun,” kata Sri Hartini.

Penderitaan tersebut tidak sampai disitu, warga penyintas ini juga harus membayar, termasuk ketenangan warga juga sering terusik karena ada juga penghuni huntara yang tidak jelas asal usulnya.

Menurut Sri, permasalahan tersebut sudah di sampaikan kepada pemerintah, baik kelurahan sampai pada wali kota namun yang di dapat hanya kata kata sabar dan sabar.

Olehnya warga Huntara ini menggantungkan harapan mereka pada wakil rakyat Sulteng agar segara dibangunkan Hunian Tetap agar mereka tidak lagi tinggal di huntara itu.

Dalam kesempatan tersebut, Erwin Burase ikut memberikan komentar. Ia menambahkan sebagai perwakilan rakyat pihaknya sudah bersepakat dan akan mengundang instansi terkait terutama PUPR untuk melakukan RDP agar permasalahan ini bisa dicarikan solusi.

Demikian pula dari Hidayat Pakamundi, menyatakan, apa yang sudah disampaikan adalah realitas yang sesegera mungkin harus ada solusinya.

Olehnya ini menjadi tanggung jawab bersama untuk sama sama mencarikan solusi dan mendorong permasalahan ini agar segera diselesaikan.

Bahkan, katanya kalau bisa DPRD dapat membentuk pansus lanjutan untuk mengawal proses pengawasan agar penghuni Huntara sudah mendapat Hunian Tetapnya.

Akhirnya Ketua Komisi menyampaikan bahwa pihak dalam waktu dekat segera melakukan RDP bersama intansi terkait, LSM, dan perwakilan penghuni huntara untuk mencari solusi atas permasalahan ini.

Komentar

Masih Hangat