Mekanisme Penggantian Wakil Presiden
Apabila pengunduran diri Gibran diproses hingga menyebabkan kekosongan jabatan Wakil Presiden, mekanisme penggantinya mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut mengatur MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden untuk dipilih oleh MPR dalam sidang tersebut.
Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Dalam ketentuan tersebut, Presiden harus mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
MPR kemudian melakukan pemilihan terhadap dua calon yang diajukan Presiden.
Apabila hasil pemungutan suara kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden berwenang menentukan salah satu dari kedua calon tersebut.
Wakil Presiden terpilih selanjutnya ditetapkan melalui Ketetapan MPR dan dilantik dalam sidang paripurna dengan mengucapkan sumpah atau janji jabatan. ***
