Menurutnya, keberadaan regulasi turunan sangat dibutuhkan agar pesantren memperoleh dukungan kebijakan dan fasilitasi dari pemerintah daerah.
“Mereka ini menunggu kebijakan yang berpihak dari pemerintah daerah. Karena itu, salah satu harapan besar saya di HSN tahun ini adalah, Bapak Gubernur Sulteng, H. Anwar Hafid menerbitkan Pergub, yang menjabarkan Perda Nomor 8 Tahun 2022. Dengan begitu, Perda tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh santri yang mondok di sekitar 400 pondok pesantren di Sulteng,” jelas anggota DPRD Sulteng Daerah Pemilihan (Dapil) Parigi Moutong tersebut. ***
BACA JUGA:
