Airlangga mengatakan pencapaian target membutuhkan pemanfaatan fasilitas pelatihan secara optimal, termasuk milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan industri.
“Bapak Presiden ingin agar ini skalanya besar termasuk untuk vokasi ini, maka tentu ke depan kita harus memanfaatkan seluruh fasilitas yang dimiliki tidak hanya oleh Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, tetapi juga kalangan industri,” pungkas Airlangga.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pelatihan vokasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan nyata dunia kerja.
“Pelatihan vokasi perlu dirancang secara adaptif agar kompetensi yang diberikan benar-benar relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan jenis pekerjaan,” ujar Haryo.
Ia menambahkan, kolaborasi pemerintah dan dunia usaha diperlukan agar proses upskilling dan reskilling mampu memperkuat kesiapan tenaga kerja menghadapi perubahan teknologi dan transformasi industri. ***
