IMG-20261113-WA0048

Bahlil Janji Revisi Kepmen ESDM 157, Sulteng Menunggu

Muh. Rifai
Gubernur Sulteng Anwar Hafid di dampingi Ketua DPRD, Arus Abdul Karim bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (19/8/2026). Foto: Istimewa
A-AA+A++

Bagi pemerintah daerah, persoalan ini bukan hanya berkaitan dengan besarnya penerimaan, tetapi juga posisi daerah dalam rantai industri nikel. Sulawesi Tengah selama bertahun-tahun berkembang sebagai salah satu pusat pertambangan dan pengolahan nikel nasional.

Morowali dan Morowali Utara menjadi kawasan yang banyak berkembang dengan aktivitas pertambangan dan industri pengolahan mineral. Sementara Kota Palu juga masuk dalam pembahasan pemerintah daerah terkait posisi sebagai wilayah yang memiliki aktivitas pengolahan dan industri.




Karena itu, Anwar menginginkan pembagian manfaat sumber daya alam tidak hanya dihitung berdasarkan lokasi awal mineral diambil. Nilai ekonomi yang tercipta setelah proses pengolahan juga dinilai perlu diperhitungkan dalam menentukan manfaat fiskal untuk daerah.

Langkah tersebut sejalan dengan sikap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menyatakan pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat yang adil bagi daerah penghasil.

Bahlil juga disebut telah meminta jajaran Direktorat Jenderal di Kementerian ESDM mencari dasar hukum untuk melakukan revisi Kepmen ESDM 157/2026. Pemerintah pusat kini perlu meninjau kembali aturan mengenai penetapan daerah penghasil dan daerah pengolah.

Kebijakan tersebut mendapat perhatian karena menyangkut daerah yang menjadi pusat pertambangan dan hilirisasi, termasuk Sulawesi Tengah.

Bahlil juga memberikan waktu singkat kepada jajaran terkait untuk mengkaji aturan tersebut. Komitmen itu kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan DPRD Sulteng untuk mengawal proses revisi hingga benar-benar diterbitkan.

Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah Muhammad Safri mengapresiasi langkah Anwar Hafid dan Bahlil Lahadalia. Namun, ia mengingatkan agar janji tersebut tidak berhenti pada pembicaraan.

“Walau baru sebatas janji oleh Menteri ESDM Bapak Bahlil, tapi kita patut mengapresiasinya. Oleh sebab itu kita tetap mengawalnya agar segera direalisasikan revisi Kepmen 157 ESDM 2026 itu. Sebab blunder nantinya kalau tidak segera diwujudkan revisinya,” tegas Safri.

Safri menilai DPRD bersama pemerintah daerah perlu terus mengawal proses tersebut. Bagi Sulawesi Tengah, revisi Kepmen ESDM 157/2026 menjadi momentum untuk memperjuangkan pembagian manfaat fiskal yang lebih sesuai dengan aktivitas pertambangan dan hilirisasi di daerah.