Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Fatma A. Deu, menjelaskan program ini bertujuan memastikan seluruh masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit.
BERANI Sehat dijalankan melalui dua skema.
Skema pertama adalah integrasi dengan BPJS Kesehatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membantu pembiayaan masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) melalui kontribusi Rp2.000 per jiwa, sedangkan sisanya dibayarkan pemerintah pusat.
Pemerintah juga mendaftarkan masyarakat pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), termasuk warga yang belum memiliki BPJS atau kepesertaannya dinonaktifkan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
Hingga Juni 2026, realisasi anggaran BERANI Sehat mencapai Rp52,4 miliar, terdiri dari sekitar Rp35 miliar untuk PBPU dan Rp16 miliar untuk PBI.
Kabupaten Sigi menjadi daerah dengan jumlah peserta terbanyak, sedangkan Parigi Moutong menjadi wilayah dengan kebutuhan anggaran terbesar karena jumlah penduduk dan angka kemiskinan yang relatif tinggi.
BERANI Sehat juga menyediakan skema Non-JKN untuk layanan kesehatan yang belum ditanggung BPJS, seperti korban kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan, pengeroyokan hingga kejadian luar biasa atau wabah.
Pada 2025, skema ini melayani 420 pasien dengan nilai klaim sekitar Rp2,3 miliar. Hingga Juni 2026, tercatat 190 pasien telah memperoleh layanan dengan nilai klaim sekitar Rp720 juta.
Untuk mempermudah pelayanan, pemerintah memanfaatkan aplikasi Sehati sebagai sistem verifikasi kepesertaan sekaligus membantu penerbitan Nomor Induk Kependudukan bagi anak yang belum memiliki identitas.
BERANI Lancar dorong konektivitas dan ekonomi
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga terus mempercepat pembangunan infrastruktur melalui Program BERANI Lancar.
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, Faidul Keteng, mengatakan, pada 2026 pemerintah menangani 57 ruas jalan dan 10 jembatan dengan total anggaran Rp208,98 miliar.
Selain pekerjaan reguler, pemerintah juga menjalankan 12 paket kontrak tahun jamak (multiyears contract) dengan total anggaran Rp604,82 miliar agar pembangunan jalan provinsi dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Dari pekerjaan yang berjalan tahun ini, penanganan dilakukan pada 46 ruas jalan non-multiyears dengan total panjang pekerjaan mencapai 43,73 kilometer.
