Wakil Ketua I DPRD Sulteng Hj Arnila H Moh Ali bersama rombongan Komisi III DPRD Sulteng memilih jalur laut menuju Samarinda, Kalimantan Timur, di tengah kebijakan efisiensi dan pengetatan anggaran perjalanan dinas. Mereka menumpangi KM Dharma Kencana V dari Pelabuhan Donggala menuju Balikpapan, Rabu (6/5/2026).

Langkah ini mendapat perhatian publik karena dinilai tidak biasa bagi perjalanan dinas para wakil rakyat. Sebagian pihak mengapresiasi pilihan tersebut sebagai bentuk penghematan anggaran. Namun di sisi lain, muncul pula pertanyaan apakah perjalanan laut itu benar-benar demi efisiensi atau sekadar menarik perhatian publik.

Rombongan Komisi III DPRD Sulteng melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kalimantan Timur di Samarinda untuk studi komparasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan dan Perkebunan yang tengah dibahas DPRD Sulteng.

Setelah tiba di Pelabuhan Balikpapan, rombongan melanjutkan perjalanan darat sekitar satu jam menuju Samarinda dan diterima DPRD Kaltim pada Kamis (7/5/2026).

Ketua Komisi III DPRD Sulteng Dandi Adhi Prabowo mengatakan, Kalimantan Timur dipilih karena sudah memiliki regulasi terkait penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan tambang dan perkebunan.

“Perda di Kaltim sudah berjalan. Karena itu kami ingin melihat langsung penerapan regulasi di lapangan agar bisa menjadi referensi dalam penyusunan Raperda di Sulteng,” ujarnya.

Dalam rombongan tersebut ikut pula Ir Musliman MM, Alfiani E Sallata SE M.Si, Takwin, Drs H Suardi, Royke W Kallo, dan Marten Tibe.

Menurut Dandi, perjalanan laut dipilih bukan hanya demi penghematan biaya perjalanan dinas, tetapi juga untuk melihat langsung kondisi transportasi laut yang masih menjadi penghubung utama antarwilayah di kawasan timur Indonesia.

Perjalanan itu juga memberi kesempatan bagi anggota dewan melihat aktivitas pelabuhan, distribusi logistik, hingga kehidupan masyarakat pengguna transportasi laut.

“Kami ingin melihat langsung bagaimana konektivitas jalur laut, aktivitas pelabuhan, termasuk kondisi masyarakat pengguna transportasi laut. Ini juga bagian dari melihat realitas di lapangan,” katanya.

Meski menuai pro dan kontra, langkah Komisi III DPRD Sulteng menghadirkan suasana berbeda dalam tradisi perjalanan dinas legislatif. Jika biasanya pesawat menjadi pilihan utama, kali ini jalur laut dipilih dengan alasan efisiensi sekaligus melihat langsung aktivitas transportasi masyarakat di wilayah timur Indonesia. ***