Dalam rapat tersebut terungkap bahwa kondisi penanganan tenaga honorer di masing-masing OPD sangat beragam. Beberapa dinas dilaporkan telah menyelesaikan pembayaran hingga beberapa bulan terakhir, sementara sebagian lainnya hanya mampu membayar sebagian karena keterbatasan anggaran. Ada pula OPD yang mengambil langkah dengan mengalihkan tenaga honorer ke skema outsourcing agar mereka tetap dapat bekerja.
Selain itu, jumlah tenaga honorer juga mengalami penurunan secara alami. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti pengunduran diri, perpindahan kerja, usia, hingga kondisi kesehatan. Ketidaksamaan pola penanganan ini menunjukkan belum adanya kebijakan yang seragam di seluruh OPD.
“Mereka bekerja karena kita yang panggil. Jadi kita juga yang harus bertanggung jawab,” ujar gubernur.
Ia menegaskan, persoalan ini tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Menurutnya, kondisi keuangan daerah masih memungkinkan untuk mencari solusi yang tepat. Namun, dibutuhkan keberanian dan komitmen dari seluruh jajaran untuk mengambil keputusan yang tegas dan adil.
Sejak tahun 2025, gubernur mengaku telah berulang kali mengingatkan agar tenaga honorer tidak diperlakukan secara tidak adil. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk memberhentikan tenaga honorer secara sepihak. Para tenaga honorer, menurutnya, bekerja atas panggilan institusi pemerintah sehingga keberadaan mereka harus dihargai secara layak.
Sebagai langkah konkret, gubernur meminta seluruh OPD untuk segera mengumpulkan data lengkap tenaga honorer beserta Surat Keputusan (SK) masing-masing. Data tersebut akan menjadi dasar dalam penataan yang lebih transparan, akuntabel, dan menyeluruh.
Ia juga menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab penuh atas setiap kebijakan yang diambil dalam rangka menyelesaikan persoalan tersebut. Baginya, penyelesaian masalah tenaga honorer bukan hanya soal administratif, tetapi juga menyangkut nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sebagai pemimpin.
“Ini bukan soal berani atau tidak, ini soal hati dan tanggung jawab kita sebagai pemimpin,” jelasnya.
Dengan langkah tegas tersebut, pemerintah provinsi berharap persoalan tenaga honorer yang selama ini berlarut-larut dapat segera menemukan titik terang. Gubernur menargetkan adanya solusi yang memberikan kepastian status, kejelasan hak, serta perlindungan yang layak bagi seluruh tenaga honorer di lingkungan Pemprov Sulawesi Tengah.
