Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan tidak ada lagi ketimpangan kebijakan antar-OPD dalam menangani tenaga honorer. Penataan yang lebih sistematis diharapkan dapat mencegah munculnya persoalan serupa di masa mendatang sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. ***
BACA JUGA:
