DPRD Sulteng: Wawasan Nusantara Langkah Strategis Nasional
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Ir. Bartholomeus Tandigala, menegaskan pentingnya penguatan wawasan nusantara sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat koordinasi di Kota Palu, Kamis (9/4/2026).
Rapat Koordinasi Analisis Kegiatan Prioritas Penguatan Konsep dan Praktik Wawasan Nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia dalam rangka memperkuat Komponen Cadangan Tahun 2026 di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah digelar di Aston Palu Hotel dan Conference Center, Jalan Wolter Monginsidi No.60, Kota Palu.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertanahan Kemenko Polhukam RI Brigjen TNI Parwito, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemda Sulteng Dr. Rudi Dewanto, unsur Forkopimda Sulawesi Tengah, serta dua narasumber yakni Asisten Teritorial Kolonel Kav Luluk Setyanto dari Kodam XXIII/Palaka Wira dan Ketua Senat Universitas Tadulako Prof. Dr. Djayani Nurdin.
Dalam keterangannya, Bartholomeus yang mewakili Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menyebut rapat koordinasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat pemahaman kebangsaan di tengah masyarakat.
“Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat semangat kebangsaan, persatuan, dan kesadaran bela negara di tengah masyarakat,” kata Bartholomeus.
Ia menambahkan, penguatan wawasan nusantara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah, lembaga legislatif, serta seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air harus terus ditanamkan sebagai fondasi utama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, hal tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan nasional melalui pembentukan komponen cadangan.
“Melalui kegiatan ini, kita berharap nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, serta semangat persatuan semakin tertanam kuat di hati masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Komisi I, siap mendukung berbagai kebijakan dan program yang bertujuan memperkuat ketahanan nasional serta meningkatkan kesadaran bela negara di masyarakat.
Bartholomeus berharap kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, serta seluruh pemangku kepentingan dapat terus ditingkatkan.
“Sinergi yang kuat antar seluruh pihak akan memastikan program penguatan wawasan nusantara berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
Sebelaumnya, Brigjen TNI Parwito, menjelaskan, penyelenggaraan pertahanan negara merupakan fungsi utama negara dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Ia menilai bahwa tantangan yang dihadapi saat ini semakin kompleks, mulai dari ancaman militer hingga non-militer.
“Kompleksitas ancaman saat ini mencakup ancaman hibrida, gangguan siber, bencana alam, disrupsi teknologi, hingga dinamika geopolitik yang terus berkembang,” jelas Parwito.
Ia juga menegaskan, sistem pertahanan negara tidak lagi hanya bergantung pada kekuatan militer konvensional, melainkan harus mampu mengintegrasikan seluruh potensi nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, yang menjadi landasan hukum dalam penyiapan dan pendayagunaan sumber daya nasional secara terencana dan terukur.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Kemenko Polhukam juga telah menetapkan program prioritas berupa Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk) sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam penguatan konsep serta praktik wawasan nusantara guna mendukung penguatan komponen cadangan di Sulawesi Tengah. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum untuk menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan.
Tak hanya itu, forum ini juga membahas identifikasi potensi sumber daya nasional di wilayah Sulawesi Tengah yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung sistem pertahanan semesta. Sinergi lintas sektor menjadi salah satu fokus utama agar kesiapan sumber daya nasional dapat dioptimalkan.
Kota Palu sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah dinilai memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan program prioritas tersebut.
Dengan dukungan berbagai pihak, daerah ini diharapkan mampu menjadi salah satu pusat penguatan komponen cadangan di Indonesia. ***
