Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperluas akses Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 1 dengan menghapus batasan tahun kelulusan. Kebijakan ini memungkinkan lulusan lama maupun baru untuk mengikuti pelatihan, dengan target menjangkau 20.000 peserta di seluruh Indonesia.
Langkah ini diumumkan sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas kesempatan kerja. Sebelumnya, program pelatihan vokasi hanya diperuntukkan bagi lulusan tahun 2023 hingga 2025. Namun kini, seluruh lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat tanpa batas tahun kelulusan dapat ikut serta.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat dalam meningkatkan kompetensi kerja. Ia menilai masih banyak lulusan lama yang belum sempat mengakses pelatihan keterampilan.
“Penghapusan batasan tahun kelulusan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk membuka akses pelatihan seluas-luasnya bagi masyarakat. Siapa pun yang memiliki kemauan untuk meningkatkan keterampilan, kami fasilitasi melalui program ini,” ujar Darmawansyah,Jumat (20/3/2026).
Menurutnya, perubahan kebijakan ini penting mengingat dinamika dunia kerja yang terus berkembang. Banyak pencari kerja membutuhkan keterampilan yang relevan agar dapat bersaing di pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif. Sementara itu, tidak semua lulusan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan setelah menyelesaikan pendidikan formal.
“Ini menjadi peluang bagi lulusan lama untuk kembali meningkatkan kompetensinya, sehingga dapat lebih siap memasuki maupun bersaing di dunia kerja,” katanya.
Program pelatihan vokasi yang diselenggarakan Kemnaker dirancang dengan pendekatan berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Konsep link and match diterapkan agar materi pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Dengan demikian, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan di lapangan.
Selain itu, Kemnaker juga memperluas akses pendaftaran dan pelaksanaan pelatihan. Jika sebelumnya pelatihan lebih banyak dilakukan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) atau Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah pusat, kini masyarakat juga dapat mengikuti pelatihan melalui BLK yang dikelola pemerintah daerah.
