Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Pemerintah memastikan hingga saat ini belum menetapkan lembaga yang akan bertugas mengelola Dana Cadangan Pesangon. Dengan demikian, informasi yang menyebut Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola dana tersebut belum memiliki dasar keputusan resmi.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan pihaknya tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai penunjukan Danantara sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon.
“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Putri melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (14/11/2026).
Ia menjelaskan, ketentuan Dana Cadangan Pesangon yang tercantum dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih membutuhkan peraturan pelaksanaan.
Artinya, meskipun ketentuan mengenai dana tersebut telah diatur dalam undang-undang, mekanisme penerapannya belum ditetapkan secara final. Pemerintah masih harus merumuskan berbagai aspek teknis sebelum kebijakan tersebut dapat dijalankan.
Penyusunan aturan pelaksanaan nantinya diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik. Kemnaker berencana melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kalangan pengusaha, pekerja/buruh hingga pihak terkait lainnya.
Keterlibatan berbagai pihak tersebut diperlukan agar kebijakan Dana Cadangan Pesangon tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak pekerja, tetapi juga memperhitungkan kemampuan dan keberlangsungan usaha.
“Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” jelasnya.
Dalam peraturan pelaksanaan yang akan disusun, terdapat sejumlah aspek yang perlu diatur secara terperinci. Di antaranya mekanisme pengelolaan dana, tata kelola, sumber pendanaan, bentuk organisasi atau lembaga pengelola, hingga mekanisme pertanggungjawaban.
Aspek-aspek tersebut akan menjadi bagian dari pembahasan sebelum Pemerintah menetapkan skema pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, termasuk menentukan lembaga yang nantinya diberikan kewenangan untuk mengelolanya.
