Putri kembali menegaskan, penyebutan Danantara ataupun Kemnaker sebagai calon pengelola dana tersebut belum dapat dijadikan acuan karena belum ada penetapan resmi dari Pemerintah.
“Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari Pemerintah,” terangnya.
Kemnaker meminta pengusaha dan pekerja/buruh tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama yang belum didukung keterangan resmi pemerintah.
Masyarakat juga diimbau untuk mengikuti perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon melalui kanal informasi resmi Kemnaker. Setiap perkembangan akan diumumkan setelah melalui proses pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan. (Red)
