DPRD Sulawesi Tengah menyatakan dukungannya terhadap kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat Tinombala 2026 yang digelar Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah melalui rapat koordinasi lintas sektoral di Kota Palu, Selasa (10/3/2026).

Dukungan tersebut ditunjukkan melalui kehadiran perwakilan DPRD Sulawesi Tengah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Bidang Operasional yang digelar Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dalam rangka kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat Tinombala Tahun 2026.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Sulawesi Tengah diwakili oleh Moh. Fauzan Adzima A.Hi Yahya, SH. Kegiatan berlangsung di Convention Hall Swiss-Belhotel, Jalan Malonda No. 12 Kota Palu, Selasa (10/3/2026).

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Gubernur Sulawesi Tengah, Kapolda Sulawesi Tengah, Pangdam Palakawira, Danlanal Palu, Kajati Sulawesi Tengah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Tengah lainnya.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antar lembaga dalam rangka pelayanan Polri kepada masyarakat, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan suci Ramadan serta perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah.

Operasi Ketupat merupakan operasi kepolisian terpusat yang rutin dilaksanakan setiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri. Operasi ini difokuskan pada pengamanan masyarakat, kelancaran arus mudik dan arus balik, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Melalui rapat koordinasi lintas sektoral ini, berbagai pihak yang terlibat membahas kesiapan masing-masing instansi dalam mendukung pelaksanaan operasi pengamanan tersebut. Koordinasi lintas sektor diperlukan agar seluruh unsur yang terlibat dapat menyamakan langkah dan strategi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Moh. Fauzan mengatakan, pelaksanaan rapat koordinasi lintas sektoral merupakan langkah penting dalam memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi momentum Ramadan dan Idul Fitri.

Menurutnya, koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan instansi terkait menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan daerah serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Rapat koordinasi ini sangat penting untuk menyamakan persepsi dan langkah seluruh pihak, baik pemerintah daerah, TNI, Polri maupun instansi terkait lainnya, agar pelayanan kepada masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri dapat berjalan maksimal,” ujar Fauzan.

Ia juga menegaskan, DPRD Sulawesi Tengah mendukung penuh langkah-langkah koordinasi lintas sektor yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Tengah. Dukungan tersebut diberikan guna memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idul Fitri dengan aman dan nyaman.

Selain membahas pengamanan arus mudik dan arus balik, rapat koordinasi tersebut juga membahas kesiapan berbagai sektor lain yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri.

Hal ini meliputi pengawasan distribusi bahan pangan, pengaturan mobilitas masyarakat, pengamanan tempat ibadah, hingga pengamanan di pusat-pusat keramaian yang biasanya mengalami peningkatan aktivitas selama bulan Ramadan dan menjelang hari raya.

Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode tersebut, koordinasi antar lembaga dinilai sangat diperlukan agar setiap potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini.

Melalui pelaksanaan Operasi Ketupat Tinombala 2026, diharapkan pengamanan arus mudik, ketersediaan bahan pangan, mobilitas masyarakat, serta stabilitas keamanan di wilayah Sulawesi Tengah dapat terjaga dengan baik.

DPRD Sulawesi Tengah berharap melalui kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan, masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan serta merayakan Idul Fitri dalam suasana yang aman, tertib, dan nyaman. ***