DPRD Sulawesi Tengah menyatakan dukungannya terhadap kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat Tinombala 2026 yang digelar Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah melalui rapat koordinasi lintas sektoral di Kota Palu, Selasa (10/3/2026).
Dukungan tersebut ditunjukkan melalui kehadiran perwakilan DPRD Sulawesi Tengah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Bidang Operasional yang digelar Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dalam rangka kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat Tinombala Tahun 2026.
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Sulawesi Tengah diwakili oleh Moh. Fauzan Adzima A.Hi Yahya, SH. Kegiatan berlangsung di Convention Hall Swiss-Belhotel, Jalan Malonda No. 12 Kota Palu, Selasa (10/3/2026).
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Gubernur Sulawesi Tengah, Kapolda Sulawesi Tengah, Pangdam Palakawira, Danlanal Palu, Kajati Sulawesi Tengah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Tengah lainnya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antar lembaga dalam rangka pelayanan Polri kepada masyarakat, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan suci Ramadan serta perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah.
Operasi Ketupat merupakan operasi kepolisian terpusat yang rutin dilaksanakan setiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri. Operasi ini difokuskan pada pengamanan masyarakat, kelancaran arus mudik dan arus balik, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.
Melalui rapat koordinasi lintas sektoral ini, berbagai pihak yang terlibat membahas kesiapan masing-masing instansi dalam mendukung pelaksanaan operasi pengamanan tersebut. Koordinasi lintas sektor diperlukan agar seluruh unsur yang terlibat dapat menyamakan langkah dan strategi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Moh. Fauzan mengatakan, pelaksanaan rapat koordinasi lintas sektoral merupakan langkah penting dalam memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi momentum Ramadan dan Idul Fitri.
Menurutnya, koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan instansi terkait menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan daerah serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.
“Rapat koordinasi ini sangat penting untuk menyamakan persepsi dan langkah seluruh pihak, baik pemerintah daerah, TNI, Polri maupun instansi terkait lainnya, agar pelayanan kepada masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri dapat berjalan maksimal,” ujar Fauzan.
