Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan honor tenaga honorer tetap dibayarkan pada tahun 2026. Penegasan ini disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny Lamadjido untuk menanggapi isu yang beredar di media sosial terkait kabar bahwa honor honorer tidak akan dibayarkan.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Lamadjido, menegaskan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tetap berkomitmen membayarkan honor bagi tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah. Saat ini, proses pembayaran tengah berjalan di masing-masing perangkat daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Reny Lamadjido saat memberikan keterangan di ruang kerjanya pada Selasa, 10 Maret 2026. Ia menanggapi isu yang beredar di media sosial yang menyebutkan bahwa tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak akan menerima honor pada tahun ini.

Menurutnya, informasi tersebut tidak benar dan para tenaga honorer diminta untuk tidak merasa khawatir. Pemerintah daerah, kata dia, tetap memastikan hak para tenaga honorer akan dipenuhi sesuai dengan mekanisme yang sedang berjalan.

“Adik-adik honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak usah takut dan tidak perlu resah. Insya Allah semuanya akan dibayarkan. Saat ini prosesnya sedang berjalan,” ujar Reny Lamadjido.

Dijelaskan, tenaga honorer yang tetap akan menerima pembayaran adalah mereka yang telah lama bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah namun belum lulus dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selain itu, termasuk pula tenaga yang belum lulus dalam skema PPPK paruh waktu, sementara keberadaan dan tenaga mereka masih dibutuhkan untuk mendukung jalannya pelayanan pemerintahan di berbagai perangkat daerah.

Reny Lamadjido menyampaikan, pemerintah daerah tetap berupaya memperhatikan keberlanjutan pekerjaan para tenaga honorer selama keberadaan mereka masih dibutuhkan untuk membantu operasional pemerintahan.

“Yang akan dibayarkan adalah tenaga honorer yang sudah lama bekerja tetapi belum lulus CPNS maupun PPPK, sementara tenaga mereka masih dibutuhkan oleh pemerintah daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, mekanisme pembayaran honor bagi tenaga honorer tersebut akan mengikuti ketentuan yang berlaku. Salah satu skema yang disiapkan adalah melalui kerja sama dengan pihak ketiga atau outsourcing.

Skema tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kebijakan penataan tenaga non Aparatur Sipil Negara (non-ASN) yang saat ini tengah diterapkan oleh pemerintah.

Menurut Reny Lamadjido, langkah tersebut diambil agar pemerintah daerah tetap dapat memanfaatkan tenaga honorer yang memiliki pengalaman kerja dan memahami tugas di masing-masing perangkat daerah, sekaligus tetap mengikuti aturan penataan tenaga kerja yang berlaku.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah daerah berharap pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik karena tenaga honorer yang selama ini telah berkontribusi masih dapat membantu pelaksanaan tugas pemerintahan.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah juga didampingi sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah provinsi. Mereka di antaranya Kepala Bagian Perencanaan Moh Rival, Kepala Bagian MKP Moh Riyan, Kepala Bidang Anggaran Adiguna, serta Kepala Bagian Protokol Zurkarnain.

Kehadiran para pejabat tersebut menjadi bagian dari koordinasi internal pemerintah daerah dalam memastikan proses pembayaran honor tenaga honorer berjalan sesuai mekanisme administrasi yang telah ditetapkan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga mengimbau para tenaga honorer untuk tetap tenang dan bersabar sambil menunggu proses pembayaran yang saat ini masih berjalan di masing-masing perangkat daerah.

Selain itu, pemerintah daerah memastikan akan terus melakukan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah agar proses administrasi pembayaran honor dapat segera diselesaikan.

Dengan adanya penegasan tersebut, diharapkan para tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak lagi merasa khawatir terkait hak mereka, sekaligus tetap menjalankan tugas seperti biasa dalam mendukung pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. ***