Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu, MBA, melaksanakan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Parigi Moutong, Jumat (27/2/2026).
Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari tahapan pembahasan Ranperda yang menjadi inisiatif Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
Sosialisasi ini digelar untuk menyerap masukan dari masyarakat sekaligus membangun pemahaman bersama mengenai perlunya regulasi daerah dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pemerintah daerah dan DPRD menilai, persoalan narkotika tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial dan ketahanan daerah.
Sri Indraningsih Lalusu mengatakan, penyusunan Ranperda ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dinilai semakin mengkhawatirkan di Sulawesi Tengah. Kondisi tersebut disebut menjadi ancaman serius bagi generasi muda serta masa depan daerah.
“Permasalahan narkotika tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Dibutuhkan peran aktif Pemerintah Daerah serta dukungan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan langkah-langkah pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan,” ujar Sri Indraningsih.
Ia menjelaskan, regulasi di tingkat daerah diperlukan untuk memperkuat sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan. Dengan adanya payung hukum yang jelas, koordinasi dan pembagian peran antarinstansi diharapkan dapat berjalan lebih terarah.
Ranperda yang tengah dibahas ini, lanjutnya, memiliki sejumlah tujuan utama. Pertama, memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kedua, meningkatkan efektivitas program pencegahan melalui pendekatan yang terstruktur dan terintegrasi.
Ketiga, memperkuat koordinasi antar lembaga dan instansi terkait dalam menangani kasus narkotika, baik dari sisi pencegahan, rehabilitasi, maupun penegakan hukum. Keempat, melindungi masyarakat dari bahaya narkotika yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, serta produktivitas masyarakat.
Menurut Sri Indraningsih, selama ini upaya penanganan narkotika masih didominasi oleh pendekatan penegakan hukum. Padahal, aspek pencegahan dan edukasi juga perlu diperkuat melalui kebijakan yang mendukung program sosialisasi, penyuluhan, serta rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika.
