Ribuan penambang rakyat Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah, turun ke jalan pada Rabu (28/1/2026) untuk menyuarakan tuntutan lama yang hingga kini belum mendapatkan kepastian, yakni penciutan sebagian lahan konsesi PT Citra Palu Minerals (CPM) agar ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Aksi ini menjadi puncak dari perjuangan bertahun-tahun masyarakat penambang yang merasa hidup mereka terus berada dalam ketidakjelasan. Sejak pagi hari, ribuan massa bersiap bergerak menuju sejumlah titik strategis pemerintahan di Kota Palu untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.

Sehari sebelum aksi berlangsung, suasana di kawasan tambang Poboya sudah terlihat berbeda. Sejak Selasa malam (27/1/2026), para penambang melakukan pra kondisi dengan memblokir akses jalan menuju area tambang. Puluhan truk dan kendaraan pengangkut material diparkir berjajar di badan jalan tanah berbatu, sementara ratusan penambang duduk berkelompok menunggu waktu aksi. Seluruh aktivitas penambangan rakyat dihentikan sementara sebagai bentuk solidaritas bersama.

Pantauan di lokasi pra kondisi menunjukkan barisan truk tambang terparkir rapat, diterangi lampu kendaraan serta cahaya warung darurat di pinggir jalan. Sejumlah penambang terlihat duduk di tanah, sebagian bersandar di kendaraan, berdiskusi sambil menunggu waktu. Di tengah gelapnya malam, kebersamaan antarpenambang tampak kuat, menggambarkan denyut kehidupan ribuan keluarga yang selama ini menggantungkan hidup dari tambang rakyat Poboya.

Aksi demonstrasi ini dibenarkan oleh tokoh Front Pemuda Kaili (FPK) Sulawesi Tengah, Amir Sidiq. Ia memastikan ribuan penambang rakyat akan turun langsung ke jalan sejak pagi hari.

“Benar, hari ini kami turun aksi,” kata Amir saat dikonfirmasi.

Menurut Amir, demonstrasi dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WITA. Massa akan bergerak secara berurutan menuju empat titik, yakni Kantor DPRD Kota Palu, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, serta Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Keempat lokasi tersebut dipilih sebagai simbol harapan agar wakil rakyat dan aparat negara memberikan perhatian serius terhadap tuntutan penambang rakyat Poboya.

Amir menyebutkan, jumlah massa yang terlibat diperkirakan mencapai 4.000 hingga 5.000 orang. Mereka berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan yang selama ini bergantung pada aktivitas tambang rakyat, mulai dari sopir truk, operator tromol, buruh angkut, hingga pekerja tambang lainnya. Seluruh elemen tersebut bergabung dalam satu barisan untuk menyuarakan tuntutan yang sama.

Demi menyukseskan aksi, Amir menegaskan bahwa seluruh aktivitas penambangan rakyat di Poboya dihentikan sementara. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk solidaritas kolektif antarpenambang.

“Pekerjaan kita tinggalkan sementara. Mari sama-sama turun ke jalan,” ujarnya. Amir juga memastikan dirinya akan menjadi salah satu orator dalam aksi tersebut.

Hal senada disampaikan tokoh masyarakat lingkar tambang Poboya, Sofyar. Ia menilai aksi ini sebagai momentum penting untuk kembali memperjuangkan penetapan WPR yang telah lama dinantikan warga. Menurutnya, perjuangan untuk penciutan lahan konsesi PT CPM sudah terlalu lama terhambat, sementara masyarakat penambang terus berada dalam posisi tidak pasti.

“Warga penambang tidak ingin terus-terusan menjadi penonton di tanah leluhur mereka sendiri,” tegas Sofyar. Ia mengajak seluruh elemen penambang dan masyarakat lingkar tambang untuk tetap kompak dan berada dalam satu barisan perjuangan.

“Kita harus kompak. Satu barisan. Semua hentikan aktivitas dan turun bersama,” katanya.

Sofyar menekankan bahwa aksi yang digelar bersifat damai dan tidak anarkis. Massa hanya ingin menyampaikan aspirasi secara terbuka serta meminta dukungan nyata dari wakil rakyat dan para pemangku kebijakan. Ia menilai selama ini suara penambang rakyat kerap terpinggirkan dalam kebijakan pengelolaan pertambangan.

Ia juga menyampaikan bahwa syarat pengusulan WPR sebenarnya telah dipenuhi. Dukungan masyarakat, tokoh adat, serta berbagai upaya administratif telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Namun hingga kini, penetapan WPR yang diharapkan belum juga terwujud.

“Sudah bertahun-tahun kami sabar menunggu. Tapi belum juga diwujudkan,” ungkapnya.

Kekecewaan serupa disampaikan terkait stigma negatif yang kerap dilekatkan kepada penambang rakyat Poboya, khususnya label ilegal. Menurut Sofyar, penilaian tersebut sering dilakukan secara sepihak tanpa melihat perjuangan panjang masyarakat untuk mendapatkan legalitas.

“Orang hanya menilai sepihak. Mereka tidak tahu perjuangan kami untuk dilegalkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penambang rakyat justru menginginkan akses resmi dari negara agar WPR dapat dikelola secara mandiri dan bertanggung jawab.

“Kami ingin diberi akses oleh negara untuk mengatur sendiri WPR. Bagaimana kami mau berbuat jika WPR selalu dihambat,” katanya.

Tokoh lingkar tambang Poboya lainnya, Sofyan Aswin, juga mengajak warga untuk tetap solid dan menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Ia menegaskan bahwa ribuan keluarga di Poboya menggantungkan hidup dari aktivitas tambang rakyat. Jika tambang rakyat dihentikan tanpa solusi yang jelas, dampaknya akan sangat besar terhadap perekonomian warga.

“Lewat aksi ini, kami ingin tunjukkan niat baik kami. Jangan kami terus diserang dengan stigma negatif,” kata Sofyan.

Ia menegaskan bahwa masyarakat sudah berulang kali meminta kepada negara agar diberikan WPR, namun hingga kini belum ada kepastian.

“Kami sudah berupaya meminta kepada negara untuk diberi WPR. Tapi itu tak kunjung ada,” tandasnya.

Aksi ribuan penambang rakyat Poboya ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan hidup masyarakat dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Di balik barisan massa dan truk yang terparkir di jalanan, tersimpan harapan agar negara hadir memberikan kejelasan dan keadilan bagi penambang rakyat di tanah mereka sendiri. ***