Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Provinsi Novalina menyampaikan Nota Keuangan dan Raperda APBD 2026. Ia menjelaskan beberapa fokus utama pemerintah dalam penyusunan anggaran tahun depan. Salah satunya adalah rasionalisasi belanja nonprioritas. Pemerintah memastikan bahwa belanja yang tidak memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat akan dikurangi dan dialihkan untuk mendukung program-program produktif.
Selain itu, pemerintah melakukan perubahan paradigma penganggaran, dari sekadar penyerapan anggaran menuju pencapaian keluaran dan hasil yang terukur dengan prinsip value for money. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Novalina juga menyebutkan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi fokus utama. Upaya ini dilakukan bersamaan dengan pencegahan potensi kebocoran penerimaan daerah agar kemandirian fiskal dapat terus meningkat. Ia menekankan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah sebagai pilar utama dalam mewujudkan perencanaan anggaran yang lebih produktif.
Dalam penjelasannya, Novalina menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menurunkan semangat pembangunan daerah. Pemerintah tetap memberi porsi prioritas pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur konektivitas wilayah, serta penguatan ekonomi lokal sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ia kemudian memaparkan struktur umum Raperda APBD 2026. Dari sisi pendapatan daerah, pemerintah memproyeksikan total pendapatan sebesar Rp4.677.915.855.843. Jumlah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.543.336.248.343, yang berasal dari pajak daerah sebesar Rp2.120.000.000.000, retribusi daerah Rp345.158.685.143, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp50.100.000.000, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp28.077.563.200.
Pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp2.132.650.195.000, sementara lain-lain pendapatan yang sah berada pada angka Rp1.929.412.500. Angka-angka tersebut menjadi dasar bagi pemerintah provinsi dalam menentukan kapasitas fiskal untuk membiayai belanja daerah tahun 2026.
Di sisi belanja daerah, total belanja direncanakan sebesar Rp4.727.915.855.843. Komponen belanja tersebut mencakup belanja operasi sebesar Rp3.513.471.191.683,95, belanja modal sebesar Rp436.350.134.443,05, belanja tidak terduga sebesar Rp20.000.000.000, serta belanja transfer yang dialokasikan sebesar Rp758.094.529.716. Struktur belanja ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara belanja rutin dan belanja pembangunan yang bersifat jangka panjang.
