Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Fery Budiutomo, menyampaikan pandangan Fraksi Amanat Persatuan Pembangunan Rakyat (Ampera) terhadap penjelasan kepala daerah mengenai pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sulteng, Rabu (02/07/25). Penyampaian tersebut menyoroti sejumlah capaian makro daerah, tantangan ekonomi, hingga persoalan sosial yang masih perlu ditangani.

Dalam pandangannya, Fery mengingatkan adanya perlambatan laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 9,89 persen, menurun dari capaian 11,91 persen pada tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan perlunya langkah konsisten dalam mendorong penguatan sektor ekonomi yang lebih merata.

“pemerintah daerah perlu mendorong investasi di sektor infrastruktur, pengembangan SDM, diversifikasi ekonomi, serta investasi asing dan domestik secara selektif dan strategis.”

Fraksi Ampera menilai penguatan UMKM dan hilirisasi industri nikel serta pangan menjadi kunci agar nilai tambah ekonomi daerah tidak hanya berpusat pada sektor ekstraktif. Hal ini sekaligus diharapkan dapat membentuk ketahanan ekonomi jangka panjang.

Terkait upaya pengentasan kemiskinan, Fraksi mencatat adanya penurunan angka kemiskinan dari 12,18 persen pada 2021 menjadi 11,04 persen pada 2024. Meski menurun, angka tersebut masih berada di atas rerata nasional 8,57 persen. Begitu pula dalam hal pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 70,54 menjadi 72,24, tetapi belum melampaui angka nasional yang berada di 75,02 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan kualitas hidup masyarakat masih membutuhkan dorongan kebijakan yang lebih terfokus.

Pada sisi keuangan daerah, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp2,11 triliun dari target Rp2,25 triliun atau sebesar 93,94 persen. Fraksi menilai capaian ini cukup baik, namun tetap perlu penguatan optimalisasi pendapatan melalui sektor perpajakan, retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta pembenahan peran BUMD. Selain itu, Fraksi mendorong percepatan pelaksanaan kebijakan Partisipasi Interest (PI) 10 persen sektor migas sesuai Permen ESDM No. 37 Tahun 2016 agar daerah mendapatkan manfaat yang lebih nyata.

Pandangan Fraksi Ampera juga menyinggung perlunya pendataan dan penertiban pajak alat berat yang beroperasi di Sulawesi Tengah, mengingat potensi kebocoran dana yang bisa mengalir ke daerah lain. Mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 sebesar Rp290,94 miliar, Fraksi menilai hal itu sebagai indikasi perbaikan pengelolaan keuangan dengan proyeksi penurunan menjadi Rp200 miliar pada 2025.

Di sisi sosial, Fraksi menyoroti masih tingginya jumlah anak dan remaja yang tidak bersekolah. Berdasarkan data BKKBN, terdapat lebih dari 89 ribu anak usia 7–12 tahun yang tidak bersekolah dan lebih dari 208 ribu pemuda usia 19–24 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kondisi ini dipandang sebagai tantangan struktural yang perlu dijawab melalui program strategis seperti Berani Cerdas agar intervensi pendidikan lebih tepat dan berkelanjutan.

Fraksi juga mencatat adanya sejumlah program bantuan di beberapa OPD yang tidak terealisasi pada tahun anggaran 2024. Hal ini dinilai berkaitan dengan koordinasi dan perencanaan antar perangkat daerah yang masih perlu ditingkatkan. Fraksi mendorong agar program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat menjadi prioritas dalam pelaksanaan anggaran selanjutnya. ***