Namun, Aldi juga menyoroti kendala di lapangan. Banyak perusahaan masih memiliki persepsi keliru bahwa CSR adalah ‘dana banjakan’. Ini membuat mereka enggan terlibat ketika diajak berkontribusi, padahal dana tersebut bisa diarahkan mendukung pembangunan yang sejalan dengan kebijakan daerah.
“CSR bisa masuk ke APBD secara tidak langsung. Misalnya, dalam forum-forum resmi di DPRD, CSR bisa hadir dan mendengar langsung kebutuhan pemerintah daerah. DPRD juga bisa memfasilitasi pembentukan forum semacam ini, tapi sebaiknya tidak ikut dalam struktur pengurus agar netral,” ujarnya.
Hal lain yang juga disorot adalah perlunya penghargaan kepada perusahaan yang konsisten menjalankan program CSR. Menurut Aldi, apresiasi ini kerap dilupakan, padahal kontribusi perusahaan bisa sangat besar dan berdampak nyata.
Pertemuan diakhiri dengan tukar cenderamata dan foto bersama, menandai langkah awal kolaborasi yang lebih erat antara DPRD Sulteng dan Forum CSR dalam mendorong tata kelola CSR yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. ***
