Ketua DPRD Sulawesi Tengah, H. Mohammad Arus Abdul Karim, secara langsung hadir dalam kegiatan sosialisasi peluang kerja luar negeri, penandatanganan nota kesepahaman (MoU), serta deklarasi pencegahan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal dan anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kegiatan tersebut berlangsung di Gelora Bumi Kaktus (GBK) Kota Palu pada Selasa, 10 Juni 2025.
Acara ini turut dihadiri Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si., Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., jajaran pejabat Kementerian P2MI, unsur Forkopimda, para kepala daerah kabupaten/kota se-Sulteng, kepala OPD, lurah dan kepala desa se-Sulteng, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan bahwa pembentukan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Kabinet Merah Putih merupakan tonggak sejarah baru. Menurutnya, ini adalah bentuk pengakuan atas peran besar para pekerja migran sebagai penyumbang devisa terbesar kedua bagi Indonesia.
“Untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, Pak Presiden mengangkat menteri khusus untuk pekerja migran. Artinya, pekerja migran ini istimewa karena memiliki menteri sendiri,” ujar Gubernur Anwar Hafid.
Ia juga mengungkapkan kebanggaannya karena Menteri P2MI merupakan putra daerah Sulawesi Tengah, tepatnya berasal dari Ogoamas, Kabupaten Donggala. Gubernur menyebut hal ini sebagai afirmasi bahwa putra-putri daerah memiliki kapasitas untuk tampil di tingkat nasional.
“Sebuah kesyukuran karena menterinya dari Sulawesi Tengah,” kata Anwar Hafid dengan bangga.
Sementara itu, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengajak seluruh elemen pemerintah daerah untuk bersinergi dalam memanfaatkan berbagai program strategis yang telah diluncurkan oleh kementeriannya. Ia bahkan menantang pemerintah daerah untuk menjadikan Sulteng sebagai daerah pengirim hingga sepuluh ribu pekerja migran yang aman dan legal dari wilayah seperti Palu, Sigi, Donggala, Parigi Moutong, dan Poso.
“Kalau Pak Gub mau, akan saya bentuk tim khusus untuk Sulawesi Tengah,” ujar Karding.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri P2MI memberikan penghargaan kepada Gubernur Anwar Hafid dan Kapolda Sulteng Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho, S.I.K., S.H., M.H. atas komitmen mereka dalam pencegahan penempatan PMI ilegal serta pemberantasan TPPO.
