Sementara, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi keseriusan pemda Sulteng, namun juga memberi catatan khusus terhadap BUMD.
“Lebih dari 70 persen BUMD di Sulteng tidak sehat. Ini bukan cuma soal manajemen, tapi juga keberanian melakukan diversifikasi usaha. Bahkan usaha sederhana seperti jasa air belum digarap optimal,” ucapnya.
Ia menegaskan pentingnya regulasi baru dari Kementerian Dalam Negeri terkait pembinaan dan pengawasan BUMD agar tidak lagi menjadi tempat ‘balas budi politik’.
“Kuncinya, apakah mereka bisa bertransformasi dari tokoh politik menjadi manajer profesional? Itu yang harus kita kawal bersama,” pungkas Rifky.
Kunjungan ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi sekaligus dorongan politik dan teknokratik untuk membenahi sistem pelayanan publik, tata kelola usaha daerah, dan strategi pembangunan inklusif berbasis nilai-nilai lokal yang menjadi landasan kebijakan Anwar Hafid.***
