Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido memimpin rapat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2030 di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur, Sabtu (8/3/2025).

Hadir pula Sekretaris Daerah Novalina serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Christina Shandra Tobondo.

Baca Juga:Film “Uwentira” Angkat Misteri Kota Gaib, Wagub Reny Lamadjido Apresiasi Kreativitas Anak Muda

Dalam arahannya, Anwar Hafid menyatakan, RPJMD harus disusun dengan mengacu pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan hanya dokumen formalitas.

Menurutnya, tantangan besar yang dihadapi saat ini, seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan kesehatan, harus dijawab secara langsung lewat program yang mudah dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

“RPJMD harus jadi pegangan nyata dalam pembangunan. Jangan sampai dokumen ini hanya bagus di atas kertas tapi tidak menjawab persoalan riil masyarakat seperti kemiskinan yang tinggi, anak putus sekolah, dan kesulitan berobat,” ujar Anwar Hafid.

Melalui visi “Sulteng Nambaso,” Anwar Hafid ingin agar provinsi ini benar-benar maju di semua bidang. Salah satu strategi prioritasnya adalah mengatasi angka kemiskinan ekstrem lewat program beasiswa pendidikan untuk anak kurang mampu hingga tingkat perguruan tinggi.

Selain itu, Gubernur menegaskan, akan memperluas layanan kesehatan yang inklusif. Ia menjanjikan bahwa masyarakat yang membutuhkan layanan medis di RSUD cukup membawa KTP tanpa perlu khawatir ditolak karena kendala administrasi BPJS.

“Saya sudah instruksikan, kalau masyarakat datang berobat hanya bawa KTP, harus dilayani. Tidak boleh lagi ada yang ditolak karena persoalan kartu BPJS yang tidak aktif atau menunggak,” tegasnya.

Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido menambahkan, fokus RPJMD harus diarahkan pada penguatan akses teknologi informasi dan layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil yang selama ini sulit dijangkau.

“Banyak wilayah yang belum memiliki akses telekomunikasi layak, bahkan untuk berkomunikasi saja mereka harus naik ke atas bukit. Ini harus kita perbaiki segera,” ungkap dr. Reny.

Ia juga memastikan perbaikan layanan kesehatan dasar hingga ke pelosok agar masyarakat, terutama ibu hamil, bisa mendapatkan layanan persalinan secara aman tanpa harus menempuh jarak yang jauh.

Kepala Bappeda Sulteng, Christina Shandra Tobondo, memastikan penyusunan RPJMD dilakukan berdasarkan data valid dan kondisi nyata di lapangan. Setiap program akan memiliki indikator yang jelas, sehingga hasilnya dapat dievaluasi secara objektif.

Gubernur menargetkan rancangan awal RPJMD akan diserahkan ke DPRD pada 17 Maret 2025. Sebelum itu, Pemprov Sulteng akan mengadakan konsultasi publik untuk menyerap aspirasi masyarakat agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan daerah.

“Kita ingin RPJMD ini benar-benar milik rakyat dan memberi manfaat nyata, bukan sekadar janji politik,” pungkas Anwar Hafid.***