Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dijadwalkan pada 19 April 2025 dan membutuhkan anggaran sebesar Rp32 miliar.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memastikan pendanaan terpenuhi.

Baca Juga:Perkara PHPU Kada 2024 Tuntas, MK Perintahkan PSU di 24 Daerah

Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong, Zulfinasran, mengungkapkan bahwa angka ini merupakan hasil kesepakatan dari rapat koordinasi bersama KPU, Bawaslu, TNI/Polri, serta OPD teknis yang digelar Senin (3/3/2025). Awalnya, Pemkab memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp35 miliar, namun setelah evaluasi, disepakati besaran anggaran PSU ditetapkan Rp32 miliar.

“Penjabat Bupati sudah menyurat ke Kemendagri dan Kemenkeu untuk koordinasi pendanaan. Mau tidak mau, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran ini agar PSU berjalan lancar,” ujar Zulfinasran dalam sosialisasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada 2024 di Parigi, Selasa (4/3/2025).

Anggaran PSU Tidak Akan Ganggu Program Publik

Pemkab menegaskan bahwa alokasi dana PSU tidak akan mengganggu anggaran yang diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat. Dana sebesar Rp32 miliar ini mencakup berbagai aspek, seperti:

  1. Penyelenggaraan teknis oleh KPU
  2. Pengawasan oleh Bawaslu
  3. Pengamanan oleh TNI/Polri

Pemkab juga mendesak seluruh pihak menjaga keamanan dan ketertiban menjelang PSU, guna memastikan pelaksanaan pemilihan berjalan lancar dan sesuai aturan yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Situasi yang kondusif sangat penting. Semua prosedur pemilihan harus dilaksanakan sesuai regulasi agar hasil PSU sah dan tidak menimbulkan polemik baru,” tambahnya.

Pengawasan Ketat, Satgas Netralitas ASN Dibentuk

Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Parigi Moutong membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN). Langkah ini dilakukan untuk mencegah keberpihakan ASN serta memastikan PSU berlangsung jujur dan adil.

Dengan adanya koordinasi antara Pemkab, KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan, PSU di Parigi Moutong diharapkan dapat berjalan aman dan lancar tanpa kendala berarti. Masyarakat juga didorong untuk menjaga stabilitas daerah dan turut serta dalam pesta demokrasi ulang ini.

Sumber: Antara