Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura, menerima kunjungan dari Pengurus Hiswana Migas Sulawesi Tengah di ruang kerjanya pada Selasa (14/1/2025). Pertemuan tersebut membahas upaya penambahan kuota BBM dan LPG 3 Kg demi memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Dipimpin oleh Muhammad Abdulkadir Badjamal, rombongan Hiswana Migas memaparkan dampak kebijakan pusat, termasuk pembatalan kenaikan tarif PPN pada tahun 2025. Meski tarif tidak jadi naik, kondisi di lapangan menunjukkan kenaikan harga beberapa barang. Selain itu, adanya pengurangan kuota BBM dan LPG 3 Kg dinilai berpotensi menimbulkan kelangkaan.

Baca Juga:Sulteng Bershalawat: Doa Keberkahan, Anwar Hafid Ajak Teladani Rasul
  • Permintaan Dukungan kepada Pemda

Dalam kesempatan itu, Abdulkadir menyampaikan bahwa pengurangan kuota BBM dan LPG telah menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, khususnya konsumen rumah tangga. Oleh karena itu, ia meminta dukungan dari Pemerintah Daerah untuk mengajukan tambahan kuota kepada Pemerintah Pusat.

“Kami berharap Pemerintah Daerah bisa membantu memperjuangkan tambahan kuota BBM dan LPG 3 Kg. Ini penting agar kebutuhan masyarakat, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri, dapat terpenuhi,” ujar Abdulkadir.

  • Respons Gubernur Sulawesi Tengah

Gubernur H. Rusdy Mastura menanggapi aspirasi tersebut dengan menegaskan bahwa pengelolaan kuota BBM dan LPG memang menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Kendati demikian, ia memastikan akan memberikan dukungan penuh untuk mendorong permintaan tambahan kuota tersebut.

“Saya telah meminta Asisten Perekonomian dan Pembangunan agar segera berkoordinasi dengan BPH Migas untuk memfasilitasi usulan ini. Langkah ini penting agar kebutuhan BBM dan LPG 3 Kg di Sulawesi Tengah dapat terpenuhi, khususnya menjelang momen besar seperti Ramadan dan Idul Fitri,” tutur Rusdy.

Ia juga menyampaikan bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah, sehingga diharapkan tak ada kelangkaan yang dapat memengaruhi stabilitas harga.

Dukungan dari Pemerintah Daerah diharapkan mampu memperlancar distribusi BBM dan LPG di Sulawesi Tengah. Dengan langkah ini, masyarakat dapat terhindar dari potensi kelangkaan yang berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok.***