Ternyata, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% untuk transaksi elektronik dan dompet digital bukan berlaku pada nilai nominal uang yang akan di isi (top up saldo), melainkan hanya pada biaya jasa administrasinya. Ini juga baru akan diterapkan mulai 1 Januari 2025.

Demikian dijelaskan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Dwi Astuti mengutip detikfinance.

Baca Juga:Sekarang, Pengembalian Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Hanya 15 Hari Kerja

Sebagai ilustrasi, jika biaya admin top up e-wallet adalah Rp1.500, maka PPN yang dikenakan sebesar Rp180 (12% dari Rp1.500).

“PPN hanya berlaku pada jasa admin, tidak pada nominal yang diisi,” jelasnya.

Dwi juga menegaskan, bahwa biaya administrasi biasanya sudah mencakup PPN, sehingga saldo top up pengguna tetap utuh. Sebagai contoh, jika top up Rp1 juta dilakukan, pengguna tetap menerima saldo sebesar Rp1 juta.

Lebih lanjut katanya, transaksi menggunakan e-wallet seperti pembayaran tol tidak dikenakan PPN. PPN hanya diterapkan pada biaya admin saat top up, bukan pada penggunaan e-wallet.

Adapun kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% sebenarnya telah diberlakukan sebelumnya. Namun, Dwi menambahkan bahwa keputusan untuk menaikkan biaya admin sepenuhnya berada di tangan penyedia layanan, bukan pemerintah.

Sebagai informasi, pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Pajak dipungut tanpa imbalan langsung, artinya masyarakat tidak menerima layanan spesifik sebagai balasan atas pembayaran pajak tersebut. Sebaliknya, pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan.

Jenis pajak di Indonesia meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta berbagai jenis pajak lainnya.

  • Mengapa Pajak Itu Penting?

Pajak memegang peranan vital dalam keberlangsungan negara. Tanpa pajak, pemerintah tidak akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan fungsinya. Berikut beberapa alasan mengapa pajak penting:

  1. Pendapatan Negara: Pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan.
  2. Redistribusi Kekayaan: Pajak memungkinkan distribusi kekayaan yang lebih merata melalui subsidi, bantuan sosial, atau program pengentasan kemiskinan.
  3. Stabilitas Ekonomi: Pajak digunakan untuk mengelola inflasi, mengatur keseimbangan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan melalui insentif fiskal.
  • Apa Keuntungan Kita Membayar Pajak?

Meskipun pajak merupakan kewajiban, ada banyak manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dari pembayaran pajak, antara lain:

  1. Fasilitas Umum: Pajak membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, serta fasilitas publik lainnya yang menunjang aktivitas masyarakat.
  2. Layanan Sosial: Pajak digunakan untuk memberikan layanan kesehatan, pendidikan gratis atau bersubsidi, dan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu.
  3. Keamanan dan Ketertiban: Pajak mendukung operasional instansi seperti kepolisian, militer, dan lembaga hukum untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara.
  4. Kemajuan Ekonomi: Dengan pajak, pemerintah dapat mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ekonomi bangsa.
  • Bagaimana Pemerintah Mengelola Pajak Agar Bermanfaat?

Pengelolaan pajak yang baik memastikan bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat digunakan secara tepat sasaran dan memberikan dampak positif. Berikut cara pemerintah mengelola pajak:

  1. Perencanaan Anggaran: Pemerintah merencanakan anggaran tahunan yang mencakup alokasi dana untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan sektor penting lainnya.
  2. Pembangunan Infrastruktur: Pajak digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan tol, bandara, bendungan, dan fasilitas transportasi publik untuk mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian.
  3. Program Sosial: Pemerintah menyalurkan dana pajak melalui program sosial seperti Kartu Prakerja, BPJS Kesehatan, dan subsidi listrik untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.
  4. Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah melaporkan penggunaan pajak kepada publik melalui laporan keuangan negara, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana pajak mereka digunakan.

Dengan membayar pajak, kita berkontribusi langsung pada pembangunan negara dan memastikan terciptanya kehidupan yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat. Pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk nyata partisipasi kita dalam mendukung kemajuan bangsa.