Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tadulako (Untad), Dr. Naharuddin, SH, MH, menilai gugatan pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) nomor urut 1 dengan tagline BERAMAL ke Mahkamah Konstitusi (MK) tidak relevan. Menurutnya, ada empat poin yang menjadi inti gugatan tersebut, namun semuanya dianggap tidak memiliki dasar yang kuat.
“Setelah mencermati isu pokok gugatan Paslon 01 di MK, ada empat poin yang menurut saya tidak relevan,” ujar Naharuddin pada Jumat (20/12/2024).
Empat Poin Gugatan yang Dinilai Tidak Relevan
Dalam penjelasannya, Dr. Naharuddin memaparkan secara rinci empat poin yang menjadi dasar gugatan Paslon 01:
- Pelanggaran Pelantikan Pejabat oleh Wakil Walikota
Paslon 01 menduga adanya pelanggaran terkait pelantikan pejabat oleh dr. Reny A. Lamadjido, Sp.Pk, M.Kes, yang merupakan calon Wakil Gubernur nomor urut 2. Namun, Naharuddin menilai tuduhan ini tidak relevan karena pelantikan pejabat merupakan wewenang Walikota, bukan Wakil Walikota.
“Yang mengangkat dan melantik pejabat OPD itu adalah Walikota, bukan Wakil Walikota. Jadi, tuduhan ini tidak memiliki dasar hukum,” tegas Naharuddin, yang juga mantan Komisioner KPU Sulteng.
- Pelanggaran Distribusi Formulir C Pemberitahuan
Menurut Naharuddin, tuduhan mengenai distribusi formulir C Pemberitahuan juga tidak substansial.
“Syarat seseorang memilih bukan formulir C Pemberitahuan, melainkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan e-KTP. Jadi, ini bukan isu yang layak dijadikan gugatan,” jelasnya.
- Rendahnya Partisipasi Pemilih
Paslon 01 mengklaim rendahnya partisipasi pemilih merugikan mereka. Namun, Naharuddin menegaskan bahwa rendahnya partisipasi tidak hanya merugikan satu paslon saja, tetapi semua pihak yang berkompetisi.
“Tidak bisa diklaim bahwa rendahnya partisipasi hanya merugikan Paslon nomor urut 01, karena situasi ini juga berdampak pada Paslon 02 dan 03,” ujar Naharuddin.
- Surat Edaran KPU tentang KTP-el
Terakhir, Naharuddin menyoroti Surat Edaran KPU yang mewajibkan pemilih dalam DPT membawa KTP-el. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah manipulasi data pemilih, bukan sebaliknya.
“Kebijakan ini justru dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan formulir C Pemberitahuan,” tambahnya.
Tanggapan Mantan Sekda Donggala
Drs. H. Kasmudin, M.Si, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, juga mendukung pandangan Naharuddin terkait pelantikan pejabat.
