“Dari dokumentasi lapangan, sudah ada beberapa documentasi Foto dan Video seperti 3 unit alat berat jenis excavator dan talang jumbo yang telah mengeruk Daerah Aliran Sungai (DAS) tanpa izin dan diduga hanya mengandalkan persetujuan masyarakat dan izin desa,” ungkap Abd. Razak SH kepada Tim Konsorsium Media Sulteng, Selasa (31/01/2023).
Praktisi hukum ini mendesak APH dalam hal ini Polda Sulteng dan Polres Buol untuk melakukan operasi penertiban dan penangkapan pelaku yang diduga telah melakukan praktek illegal mining itu.
“Upaya ini diharapkan dapat memberantas pemodal kejahatan lingkungan yang berlindung di belakang rakyat jelata sebagai pekerja,” tegasnya.
Dia berharap, ada titik kejelasan tentang penegakan hukum terhadap pihak yang diduga telah melanggar ketentuan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Apalagi bila mereka belum memiliki izin eksplorasi dan eksploitasi sesuai dengan UU tersebut.
Razak menegaskan, harus ada kejelasan dari pihak aparat penegak hukum akan operasi penertiban pengerukan sungai Bodi yang diduga tidak memiliki izin tersebut, tidak hanya pekerja yang kemudian menjadi sasaran, tetapi jauh dari pada itu yakni lingkarannya dapat terbongkar siapa pemilik modal, hingga siapa pemasok alat, BBM dan pekerja untuk operasional alat berat.
“Selain itu, yang juga menjadi sorotan, berdasarkan infomasi yang kami dapatkan, pertambangan di sungai Bodi ini sudah berjalan selama kurang lebih satu bulan, namun aktifitas PETI di Sungai Bodi tersebut bisa berlansung aman. Ada apa dengan Pihak Aparat Penegak Hukum?,” sesalnya.
Razak menyampaikan bahwa aktifitas Ilegal Minning atau PETI itu telah berlangsung satu bulan bahkan pelaku PETI bisa mengeruk emas Ons perhari.
“Benar-benar aneh dan menurut dugaan kami, seperti adanya unsur tutup mata atau main mata ( Konspirasi Besar – besaran ) atas aktifitas yang jelas belum memiliki izin tersebut. Bukan tidak mungkin, kami menduga bahwa ada banyak pihak yang terlibat dalam PETI tersebut,” imbuhnya lagi.
Terhadap Aparat Penegakan Hukum ( APH ) Razak meminta adanya transparansi sehingga semua yang terlibat dalam “bisnis PETI yang tidak jauh dari Ibu Kota Kabupaten Buol itu bisa terbongkar sampai kepada akar dan terutama pemilik modal harus bertanggung jawab.
