Terhadap Aparat Penegakan Hukum ( APH ) Razak meminta adanya transparansi sehingga semua yang terlibat dalam “bisnis PETI yang tidak jauh dari Ibu Kota Kabupaten Buol itu bisa terbongkar sampai kepada akar dan terutama pemilik modal harus bertanggung jawab.
Ada banyak dampak negatif adanya aktifitas pengerukan di hulu maupun di DAS ( Daerah Aliran Sungai ) Bodi tersebut, apalagi berada tidak jauh dari pemukiman warga, terutama rusaknya ekosistem dan dapat menyebabkan banjir bandang yang membawa berbagai material longsoran ke permukiman penduduk.
“Pemerintah di tingkat provinisi beserta dengan dinas yang membidangi kewenangan tersebut. Tentunya perlu dan sangat penting untuk mengambil sikap atau langkah yang tepat, akurat, dan berkeadilan sebagaimana aturan yang berlaku,” jangan sudah mengetahui aktivitas tersebut kemuadian diam dan tak mampu untuk menegakkan aturan yang berlaku, demikian imbuh Razak.
Warga Desa Bodi yang dikonfirmasi via aplikasi Whatsapp dan enggan dipublis identitasnya, membenarkan bahwa, benar di Desanya ( Desa Bodi) ada PETI ( Pertambangan Emas Tanpa Ijin) dan terkait pertambangan emas tanpa ijin itu, masyarakat hanya bisa melihat saja Pak, tanpa bisa melakukan apa – apa karena mayoritas yang diakomodir hanya orang – orang tertentu yang dianggap punya pengaruh di Desa, saya mewakili masyarakat menaruh harapan ke pada Bapak (TIM Media) bisa berpihak kepada kepentingan masyarakat umum, kami tidak elergi dengan investasi tapi kemudian harus berkeadilan dan jangan hanya orang – orang tertentu dan segelintir orang yang mendapat keuntungan.
Lanjut, warga menyebutkan dampak – dampak yang terjadi saat ini, pertama itu adalah ekonomi yang tumbuh tidak berkeadilan, kedua air sungai semakin keruh. Tuturnya. Jangan nanti lingkungan sudah terlanjur rusak baru pihak terkait turun tangan, jadi kami ( Warga) sangat berharap kepada Aparat Penegak Hukum di Wilayah Sulteng terkhususnya pihak Pemda Kab. Buol agar janga tutup mata dengan PETI yang sedang berlangsung di Sungai Bodi.
