Pada kesempatan tersebit, juga disinggung soal Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Sulteng diharapkan berkoordinasi DPRD Sulteng terkait Kunker Komisi III di Palembang terdapat beberapa hal penting untuk di pelajari.
Banggar juga menyampaikan belum dapat menagkomodir seluruh usulan antara lain Dinas Pemuda dan Olah raga, Biro Kesra,. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) membutuhkan tambahan anggaran. Khusus Untuk Program dan kegiatan yang pembiayaannya dialokasikan melalui Pos Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD disarankan agar pembiayaan Perencanaan, Evaluasi dan monitoring dapat dianggarkan melalui masing-masing OPD sehingga tidak mengurangi besaran pagu yang dianggarkan melalui pokir pimpinan dan anggota DPRD.
Termasuk ada catatan,. biaya verifikasi terhadap calon penerima bantuan sosial seharusnya tidak dialokasikan dari pagu rencana bantuan sosial yang akan diberikan, Badan Anggaran DPRD berharap biaya perjalanan dinas untuk evaluasi dan verifikasi dialokasikan dari anggaran masing-masing OPD.
Banggar DPRD juga menyarankan kepada Pemda untuk mengantisipasi tingginya inflasi sebagai efek dikuranginya subsidi BBM, maka Pemda juga di hatapkan untuk mengalokasikan anggaran jaring pengaman sosial. Khusus untuk jaring pengaman sosial., namun agar tidak tumpang tindih diupayakan,. Bantuan yang dikucurkan pemerintah pusat perlu pendataan yang akurat dari dinas sosial kabupaten/kota.
Dalam Catatan terakhir yang disampaikan, Pemprov diminta melakukan koordinasi yang intensif khusus untuk penanganan korban bencana alam tanggal 28 September 2018 yang sampai saat ini masih terdapat korban yang belum memperoleh hak – haknya sebagai warga negara, terutama untuk penyelesaian huntap yang belum maksimal.
”Seingat kami Pemprov telah mengalokasikan anggaran pada perubahan APBD tahun 2021 untuk talangan pembebesan lahan huntap di Kota Palu. Sementara bagi mereka yang baru – baru ini kehilangan rumah akibat bencana banjir Banggar berpendapat kiranya Pemprov dapat memberi bantuan kepada korban kalau belum dapat ditampung dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2022, setidaknya dapat menjadi prioritas penerima bantuan pada APBD tahun 2023. usai rapat tersebut, ketua DPRD bersama ketua ketua fraksi menemui aksi massa yang ada di depan kantor DPRD Sulteng jalan Samratulangi Palu.
