Terkait rantai pasok kebutuhan dasar masyarakat di Kepulauan Togean, lebih dari 80% kebutuhan dasar bersumber dari Ampana sebagai ibukota Kabupaten Tojo Una-Una. Sisanya bersumber dari Gorontalo. Jika terjadi keterlambatan atau pembatalan pelayaran kapal menuju Kepulauan Togean krn kapal rusak, kelangkaan BBM atau karena ombak besar, maka dipastikan suplai kebutuhan dasar terhenti. Dampaknya sangat besar bagi masyarakat di kawasan itu.
“Kebutahan pokok yang terlambat atau terhenti rantai pasok nya karena berbagai sebab akan menciptakan bencana sosial di kawasan itu”, ujar Azmi.
Hal lain yang dicermati oleh EKONESIA ialah dampak perubahan iklim. Testimoni masyarakat yang dijumpai oleh EKONESIA di beberapa desa yang dikunjungi di Kepulauan Togean, menunjukan bahwa terjadi perubahan pola musim melaut bagi nelayan karena cuaca tak menentu. Berakibat bagi seringnya nelayan tradisional nangkrak dan tidak beroperasi. Akibatnya, mereka tak punya penghasilan dan harus mengutang ke kios, warung atau toko untuk keperluan hidupnya.
“Nelayan tradisional atau nelayan kecil di kawasan itu paling rentan dengan dampak perubahan iklim, mereka tak dapat melaut, hutang numpuk untuk menutupi kebutuhan harian, berpotensi memicu jalan pendek seperti melakukan pengeboman dan pembiusan ikan serta prilaku deatructive fishing lainnya”, lanjut Azmi.
Dengan kondisi semacam itu, EKONESIA meminta pemerintah kiranya rencana pembentukan DOB Kabupaten Kepulauan Togean lebih bervisi ke DOB Kabupaten Kepulauan Togean yang berperspektif bencana. Sebab, hari ini dan ke depan, tak ada lagi daerah atau wilayah di dunia ini yg aman dari dampak perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global.
